Bandung – Konstruktif.id
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan tiga daerah di Jabar untuk merampungkan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pembaruan itu mesti dilakukan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan menghindari terjadinya data ganda.
Ketiga daerah itu ialah Kota Bekasi, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang. KPK menyebut ketiga Pemda itu belum melakukan pembaruan DTKS sejak tiga tahun lalu.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan apa pun arahan yang diberikan KPK, pihaknya akan mencoba ikuti dan disiplin. “Kalau ada tiga kepala daerah yang menjadi catatan, kita akan perkuat pengawasan dari provinsi. Karena tugas provinsi 50 persennya mewakili pemerintah pusat,” ujar Emil, sapaannya, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (20/5/2020).
Pria yang akrab disapa Emil itu menuturkan untuk bansos dari provinsi pihaknya telah menargetkan 1,8 juta penerima dari kategori DTKS dan non-DTKS. “Yang DTKS saya kira sudah selesai, yang non-DTKS kita maksimalkan. Mudah-mudahan di Idul Fitri yang sudah berhak bisa diselesaikan,” kata Emil.
Sebelumnya, Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK Budi Waluya mengingatkan agar ketiga pemerintah daerah tersebut segera menuntaskan pembaruan DTKS. Budi mengatakan KPK telah Surat Edaran (SE) KPK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.
Budi berharap kementerian serta lembaga dan Pemda mendata di lapangan terkait pemberian bansos dengan menggunakan DTKS sebagai data rujukan sebagai anjuran dalam SE KPK tersebut. “Tetapi, bila menemukan ketidaksesuaian di lapangan, bantuan tetap dapat diberikan. Namun, data penerima bantuan yang baru tersebut harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk dalam DTKS,” ujar Budi.(detik.com)
