Pakpak Bharat, Konstruktif.id
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatra Utara M Irzal SE ME mewakili Kepala BKKBN Pusat, road show di Kabupaten Pakpak Bharat.
Kedatangan Rombongan ini disambut Wakil Bupati Pakpak Bharat H Mutsyuhito Solin di Gedung Serba Guna Salak, Rabu (22/6/22).
Road show yang digagas Kepala BKKBN RI dr Hasto Wardoyo Sp OG, dengan sasaran utama penurunan angka stunting secara nasional.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara M Irzal SE ME menjelaskan, bahwa BKKBN diamanahi tugas penting penurunan angka stunting di seluruh Indonesia.
BKKBN telah menerima suatu mandat dari pemerintah untuk segera melakukan upaya penurunan angka stunting, membantu mengedukasi masyarakat dalam perencanaan keluarga yang matang dan terukur ke masa depan, serta mengedukasi masyarakat tentang pola hidup sehat, tentang posyandu Balita dan Lansia, dan sejumlah manfaat kesehatan lainnya.
“Khusus di Pakpak Bharat, dalam penurunan angka stunting, kita memiliki apa yang dinamakan tim pendamping keluarga. Dan, alhamdulillah saya sendiri sudah melihat bagaimana upaya Pemerintah Pakpak Bharat dalam mengatasi masalah stunting ini,” sebutnya.
Sementara, Bupati Pakpak Bharat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati menjelaskan, tentang kondisi masyarakat Pakpak Bharat secara umum.
Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya angka pendapatan perkapita Pakpak Bharat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penurunan stunting.
Tingginya angka stunting ini bahkan telah menempatkan Pakpak Bharat menjadikan kabupaten ini salah satu lokus stunting sejak 2019 silam. Berdasarkan survei status gizi Indonesia di tahun 2021 lalu, prevalensi stunting di Pakpak Bharat mencapai 40 %.
“Masih sangat tinggi dibandingkan Sumatera Utara yang sebesar 25, 8 %,” ucap Wakil Bupati.
Lebih lanjut, dikatakannya, Pemkab Pakpak Bharat mengurai, memecah serta mengatasi setiap persoalan dan tantangan yang ada.
“Termasuk mengenai persolan dan masalah stunting ini di tengah keterbatasan yang kami rasakan dan kami alami, berbagai program terus kami gerakkan, baik melalui Dinas Kesehatan, Pertanian, Pendidikan, Dinas Pemdes, PP dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, bahkan sampai ke tingkat desa dengan pemanfaatan Dana Desa bagi percepatan penanggulangan stunting,” bebernya. (Jepri S)
