Anwar Ibrahim Sebut Pemerintahan Malaysia saat Ini Takut Disingkirkan

Kuala Lumpur / Konstruktif. id

Tokoh oposisi Malaysia Anwar Ibrahim yakin usia pemerintahan saat ini tak akan bertahan lama, bahkan tak sampai sampai pemilihan umum berikutnya yakni pada 2023.

Sebelumnya, Anwar yang merupakan Presiden Partai Keadiln Rakyat (PKR) dan Mahathir Mohamad, pemimpin Partai Pribumi Bersatu Malaysia, kembali menyatukan barisan mementang pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

“Jika pemerintahan saat ini benar-benar punya kepercayaan diri, mereka seharusya memperlakukan parlemen dengan cara biasa, (tapi) mereka tidak melakukannya,” kata Anwar, kepada Bloomberg, Selasa (19/5/2020).

Anwar merujuk pada penundaan sidang mosi tidak percaya yang diajukan Mahathir kepada Muhyiddin yang serharusnya digelar pada 18 Mei. Namun sidang tersebut hanya diisi pidato oleh Raja Malaysia.

“Jelas mereka takut akan keberhasilan atau kemungkinan keberhasilan mosi tidak percaya. Jadi masalah legitimasi pemerintahan saat ini masih dipertanyakan,” tutur pemimpin oposisi Pakatan Harapan itu.

Sejauh ini Anwar mengonsolidasikan kekuatan koalisi Pakatan Harapan yang memiliki 107 dari total 222 kursi di parlemen Dewan Rakyat. Dia menjamin 107 legislator dari tiga partai koalisi tetap loyal. Malaysia akan mengadakan pemilihan umum paling lambat pada September 2023. Agenda tunggal sidang parlemen yakni mendengarkan pidato Raja dianggap sebagai upaya membungkam oposisi. Mahathir Mohamad selaku anggota parlemen yang mengajukan mosi tidak percaya, kecewa bukan kepalang.

Dia menyebut Dewan Rakyat telah menodai demokrasi dengan membungkam hak anggotanya untuk menyampaikan pendapat.

Dalam wawancara, Anwar menepis berambisi maju sebagai perdana menteri, menyingkirkan Mahathir yang masih punya keinginan duduk di kursi kepemimpinan. “Ini bukan tentang masalah pribadi,” katanya.

Anwar menunggu lama untuk bisa menduduki posisi nomor 1 di pemerintahan, yakni pada 1990-an dan pada 2018 begitu Pakatan Harapan memenangkan pemilu.

Saat itu Mahathir berjanji akan memberikan jabatannya kepada Anwar, namun tak pernah terwujud karena dia terlanjur mengundurkan diri.

Namun kini keduanya bersatu. Pada 9 Mei, dua tokoh politik senior itu mengeluarkan pernyataan bersama yang isinya tak memercayai pemerintahan Muhyiddin Yassin.

Disebutkan, sudah waktunya untuk mengembalikan mandat pemilu yang mereka perjuangkan pada 2018.

Meski demikian keduanya tak nampak bersama saat sidang, Mahathir hadir dan berbicara atas nama kelompoknya,sedangkan Anwar absen dalam sidang tersebut.(Inews).