Jakarta | Konstruktif – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan bakal melakukan pemeriksaan terkait penggunaan anggaran penanganan pandemi COVID-19.
Rencana yang disampaikan kepada publik di laman media sosial resmi BPK itu, diagendakan akan dilakukan di awal Juli 2020 nanti. Pemeriksaan tersebut akan dikomandoi oleh Anggota III BPK Achsanul Qosasi.
Achsanul menjelaskan, saat ini BPK sudah mulai mengumpulkan data untuk mendukung rencana tersebut.
“Sekarang masih persiapan pengumpulan data. Selain itu juga mengundang sejumlah kementerian/lembaga terkait untuk menyiapkan program pemeriksaan,” jelas Achsanul kepada kumparan, Selasa (23/6).
Upaya pemeriksaan itu dilakukan lantaran besarnya anggaran yang telah digelontorkan pemerintah untuk penanganan virus Corona yang sudah lebih dari tiga bulan merebak di Indonesia. Oleh karena itu, BPK menilai penggunaan dana secara rinci patut untuk ditelusuri.
Sebagaimana diketahui, sampai saat ini pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 695 triliun. Secara rinci, anggaran sebesar Rp 87,55 triliun dialirkan untuk sektor kesehatan.
Sementara yang lainnya, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun, serta insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun. Kemudian, anggaran sebesar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM.
Adapun anggaran untuk pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun. Terakhir untuk dukungan sektoral kementerian/lembaga dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun. (Red)
