Bea Materai Rp10.000 Rencananya Berlaku Mulai 1 Januari 2021

Jakarta | Konstruktif.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan revisi Undang-Undang (UU) Bea Meterai direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

Jika disahkan DPR dalam waktu dekat, ada jeda waktu hingga akhir tahun yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bersiap dengan beberapa perubahan, termasuk tarif yang menjadi Rp10.000. Selain itu, dia juga mempertimbangkan pandemi virus Corona yang tengah menekan perekonomian.

“Kami tahu bahwa usaha masyarakat yang [ikut terdampak] dalam situasi Covid ini sehingga pemberlakuannya baru 1 Januari 2021,” katanya, Kamis (3/9/2020).

Di sisi lain, pemerintah memerlukan waktu untuk menyiapkan beberapa aturan turunan, seperti peraturan pemerintah (PP). Selain itu, pemerintah juga harus menyosialisasikan perubahan ketentuan pembayaran bea meterai tersebut kepada masyarakat sebelum resmi berlaku.

Sri Mulyani menjelaskan RUU Bea Meterai kali ini akan menggantikan UU No. 13/1985 tentang Bea Meterai. Hari ini, RUU tersebut telah disepakati dalam pembahasan tingkat I dan akan berlanjut pada pembahasan tingkat II di sidang paripurna DPR.

RUU Bea Meterai berisi sejumlah ketentuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Misalnya, dengan memperluas definisi dokumen objek bea meterai, yang meliputi dokumen dalam bentuk kertas dan elektronik, serta penambahan objek berupa dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga.

Ada pula perubahan mengenai tarif bea meterai menjadi tunggal senilai Rp10.000, dari yang sebelumnya Rp3.000 dan Rp6.000. Sri Mulyani memastikan RUU Bea Meterai tetap memihak usaha kecil dan menengah karena tidak perlu membayar bea meterai untuk dokumen bernilai di bawah atau sama dengan Rp5 juta. Pada ketentuan yang lama, dokumen di atas Rp1 juta wajib membayar bea materai.

Sri Mulyani menambahkan RUU Bea Meterai juga memuat ketentuan pembayaran bea meterai dengan menggunakan bea meterai elektronik sesuai perkembangan teknologi. Menurutnya, pengaturan tersebut juga akan memberikan kepastian hukum bagi dokumen-dokumen elektronik.

“Namun kami tetap akan melakukannya secara sederhana dan efektif sehingga tidak menimbulkan transaction cost yang tinggi,” ujarnya.

Ada pula ketentuan mengenai sanksi administratif maupun pidana terhadap ketidakpatuhan dan keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran bea meterai. Menurutnya, sanksi juga dijatuhkan terhadap pelaku pengedaran atau penggunaan materai palsu dan materai bekas pakai. (Sumber kutipan: ddtc.com)