Jakarta | Konstruktif.id
Beberapa waktu ke belakang, kasus Covid-19 harian relatif menurun sebagai dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan vaksinasi massal. Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah untuk tidak lengah dan tetap menjaga kewaspadaan.
Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 26 Maret 2021.
“Tugas kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran Covid-19 ini masih ada. Jangan merasa (kasus harian) sudah turun 5.000-an langsung kewaspadaan kita menurun. Hati-hati,” ucapnya.
Kepala Negara mengatakan bahwa dirinya selalu memantau perkembangan kasus pandemi dan kondisi ekonomi di tiap daerah. Penanganan pandemi erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi wilayah di mana keduanya harus berjalan beriringan secara seimbang.
Ada satu waktu di mana butuh adanya pengetatan dari sisi kesehatan. Kemudian apabila penyebaran sudah relatif terkendali, secara perlahan fokus kepada pembukaan sektor ekonomi untuk mengupayakan pemulihan ekonomi yang terdampak. Namun, dua hal tersebut harus dapat dicermati dengan baik dalam pelaksanaannya.
“Dicek betul, lihat kasus naik atau tidak. Begitu naik, harus ada kebijakan yang cepat. Misalnya begitu buka pasar, covid-nya naik dua kali, setop. Kalau tidak (setop), covidnya tidak dapat (kasus naik terus), ekonomi juga tidak dapat (ekonomi turun terus). Hati-hati karena ini berhubungan,” kata Presiden.
Berkaitan dengan hal tersebut, kepada para bupati di seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta agar program vaksinasi massal yang juga digelar di daerah untuk dikawal secara detail. Seperti dalam kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Maluku Utara dan Maluku pada 24 hingga 25 Maret 2021 lalu, Kepala Negara hendak memastikan dengan detail bahwa distribusi vaksin mampu menjangkau wilayah terpencil dan proses vaksinasinya juga berjalan baik.
Mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia, Presiden meminta adanya prioritas pemberian vaksin. Selepas vaksinasi untuk tenaga kesehatan, maka prioritas selanjutnya ialah diberikan ke titik-titik padat interaksi dan mobilitas seperti pekerja dan pelayan publik di pasar, terminal, pelabuhan, bandara, dan lainnya.
“Target setiap kabupaten itu harus tahu. Saya datang ke sebuah kabupaten saya tanya harus mengerti. Ditanya kasus harian Covid berapa juga harus tahu dengan detail karena ini persoalan besar yang semua bupati harus tahu,” tuturnya.
Untuk diketahui, acara pembukaan Munas V Apkasi tahun 2021 selain digelar secara terbatas di Istana Negara, juga dilakukan dan diikuti secara virtual oleh para bupati beserta jajarannya di masing-masing daerah. Mengusung tema “Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Swasta dengan Dukungan Kebijakan yang Berpihak”, Apkasi berkomitmen untuk mengoptimalkan APBD sebagai instrumen fiskal percepatan pemulihan ekonomi daerah.
Hadir secara langsung di Istana Negara antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas. (*/Poltak Simanjuntak).
