Labuhan Batu / Konstruktif. id
Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT tegaskan kepada instansi terkait penyaluran yakni Dinas Sosial, Camat, Lurah/Kepala Desa hingga Kepala Lingkungan/Kepala Dusun, agar mensinkronkan data hingga falid untuk segala jenis bantuan agar tidak tumpang tindih.
Hal itu disampaikan Bupati saat rapat koordinasi pembahasan dan penyaluran sembako bagi masyarakat miskin bersama unsur Forkopimda Labuhanbatu.Dikatakan Andi, bahwa seluruh nama penerima bantuan harus transparan, jika perlu, maka dipampangkan di Kantor Camat, Kelurahan/Desa masing-masing, agar masyarakat mengetahui bahwa dirinya terdaftar dalam perolehan jenis bantuan yang mana.
“Peran Kepling sangat penting untuk menginformasikan kepada masyarakat apa saja jenis-jenis bantuan yang diberikan pemerintah, sehingga tidak timbul permasalahan dan rasa cemburu, dan bagi yang belum mendapatkan maka bersabar, masih ada program bantuan lainya,” ungkap Andi dilansir dari laman labuhanbatukab.go.id, Minggu (17/05/2020).
Andi menghimbau, agar Kepling menjelaskan kepada masyarakat semua jenis bantuan dan siapa saja yang berhak menerima. Di Labuhanbatu saat ini ada berbagai macam bantuan diantaranya bansos Kabupaten, bansos Covid-19 hingga BST (Bantuan Sosial Tunai).”Saya tidak ingin cerita seperti semalamhadir lagi, ini masa politik jangan sampai kelemahan masyarakat di manfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan,” jelasnya.
Bupati menyampaikan, berdasarkan data di Labuhanbatu, ada beberapa jenis bantuan yang akan disalurkan seluruhnya kepada masyarakat, yakni data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebanyak 34.922 KK, PKH 13.262 KK, BPNT 21.913 KK, BST APBN pusat 20.185 KK, bantuan Provinsi 34.922 KK, dari PBD 20.000 KK. Sedangkan BST pusat melalui Pos sebanyaj 19.123 KK, BRI 623 KK, dan BNI 49 KK.
Di sisi lain, Dandim 0209/LB Letkol Inf Santoso mengungkapkan, jika dilihat dari jumlah KK di Labuhanbatu, jumlah bantuan yang diberikan pemerintah akan berlebih.”Jadi tidak ada cerita belum terdata, maka tugas Kepling sangat penting untuk mendata warganya dengan baik dan benar,” ungkapnya.(Berita Sumut).
