Samosir | Konstruktif – Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Samosir melalui juru bicaranya, Pantas Maroha Sinaga menyampaikan saran ke Bupati, agar jangan hanya bagi-bagi sembako hanya untuk pencitraan, kerja untuk pembebasan jalan Nasional punya masa jenjang waktu.
Saran Fraksi Nasdem tersebut, disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Samosir Kabupaten Samosir dalam rangka pengambilan keputusan tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Samosir atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Samosir Tahun Anggaran 2019, Jumat (19/6) digedung rapat Kantor DPRD Samosir di Pangururan.
Pantas Sinaga mengingatkan Bupati untuk fokus pada pelayanan umum dan menyoroti lemahnya kinerja para OPD sesuai fungsi tugasnya serta banyaknya kejanggalan-kejanggalan kegiatan ditemukan dilapangan.
Fraksi Nasdem menyampaikan 108 saran untuk dikerjakan Bupati yang diantaranya adalah penggabungan Dinas Ketapang ke Dinas Pertanian yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dinas tersebut memajukan pertanian Samosir.
“Selama ini sulit menentukan yang mana kinerja Dinas Ketapang dan Dinas Pertanian. Hal ini juga terjadi di tengah masyarakat petani dalam mendapat pelayanan di bidang pertanian,” kata Pantas Sinaga.
Demikian juga yang terjadi pada guru di Kabupaten Samosir dialihtugaskan menjadi pejabat birokrasi sehingga kekurangan tenaga pengajar dan rendahnya daya saing pendidikan dengan daerah lain.
Sembrautnya pengelolaan sampah di Samosir yang sampai sekarang belum memiliki tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) dan tempat pembuangan akhir sampah.
Demikian pula limbah B3 dari Rumah Sakit Dr.Hadrianus Sinaga dan Puskesmas yang ada di Samosir belum memiliki tempat pembuangan limbah terpadu.
Serta pembangunan Pamsimas yang pembangunannya dimulai 2017 sampai 2019, ditemukan ada 46 titik proyek Pamsimas ini tidak berfungsi serta RSUD Hadrianus Sinaga Pangururan mengutamakan rujukan keluar dari pada pelayanan.
Hal senada juga disampaikan Fraksi PKB yang dibacakan Nonik Situmorang, yang mengkritisi kinerja Bupati Samosir menjelang pilkada ini, agar para ASN jangan ikut campur dalam politik Pilkada ini dan menyarankan kepada Bupati untuk menekankan para ASN lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Serta dalam kunjungan kerja di lapangan bahwa ditemukan adanya proyek amburadul dari Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir bernilai Rp6,9 M yang mengakibatkan pembangunan mubazir dan terlantar.
“Temuan di lapangan kegiatan itu tidak berfungsi seperti kamar mandi tidak ada airnya, restoran telah mengalami bocor-bocor, jalan setapak telah rusak, demikian juga dengan Dinas Sosial tidak valid dengan data selama ini,” kata Nonik Situmorang. (PT)
