Dana Bantuan Sembako Diduga di Korupsi, ILAJ Laporkan Walikota Siantar ke KPK
Pematangsiantar – Konstruktif.id
Institution Law And Justice (ILAJ ) melaporkan dugaan praktik korupsi pengadaan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) yang dilaksanakan Pemko Siantar mengatasi dampak Covid-19 kepada warga Kota Pematangsiantar.
ILAJ melaporkan Walikota Siantar Hefriansyah ke KPK, Selasa (28/4/2020).
“Sesuai dengan hasil rapat pengurus ILAJ, hari ini kita putuskan resmi menyampaikan laporan ke Bapak Komisaris Jendral Firli Bahuri, selaku Ketua KPK Republik Indonesia, terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terang Fawer Sihite yang merupakan Ketua ILAJ.
Fawer Full sihite menjelaskan , Surat Nomor: 081/ILAJ/IV/2020 tertanggal 28 April 2020, tentang Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, telah disampaikan.
“Karena situasi masih keadaan Covid-19, kita kirim surat tersebut melalui Email Resmi Pengaduan KPK dan nomor WhatsApp Pengaduan Masyarakat, begitu juga dengan tembusannya yang ditujukan kepada Kapolri, Kapolda Sumut dan Kapolres Pematangsiantar sudah kita kirim via email dan Whatshap,” kata Fawer saat berada di Kantor ILAJ di Jalan Desa Indah No 64, Pematangsiantar.
Informasi yang di himpun ILAJ, kalau paket sembako yang dibagi-bagikan kepada masyarakat sejumlah 15.555, dialokasikan dana Rp200.000/paket, namun hasil sementara dalam investigasi yang dilakukan oleh staf ILAJ, total Paket bantuan paket tersebut hanya berkisar Rp170.000 bahkan bisa lebih murah lagi karena belanjanya dalam sekala besar.
Fawer Sihite menjabarkan, dugaan hitungan sementara yang dilakukan oleh ILAJ, paket sembako terdiri dari beras 10 kg harganya Rp100 ribu, telur 30 butir senilai Rp 40 ribu, minyak goreng merek Mirna 1 kg seharga Rp 10 ribu.
Ditambah kacang hijau ½ kg seharga Rp 10 ribu, gula 1/2 kg Rp 10 ribu dan jumlahnya ditotal hanya Rp 170 ribu. Data berdasarkan beberapa tempat penjual yang sudah di jalani oleh staf ILAJ.
“Jika saat ini Pemko Siantar berdalih adanya potongan pajak, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2020, dalam penanganan Virus Corona, pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh),” kata Fawer saat ditemui di seputaran Kota Pematangsiantar.
“Lalu kemana dana yang lebih tadi? Ini yang perlu diselidiki oleh penegak hukum, oleh karena itu kita dari ILAJ segera menyurati KPK dan telah kita tembuskan ke Polda Sumut dan juga ke Polres Kota Pematangsiantar. Dugaan total kerugian Rp30.000 x 15.555 paket kurang lebih dugaan korupsi Rp 466.650.000.00 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Tertuang dalam surat pengaduan tersebut,” bebernya.
“Harapan kita meskipun dalam kondisi gawat darurat pemerintah daerah harus menjujung ketaatan hukum dan keadilan serta melaksanakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999,” pungkas Fawer. (Red).
