Jakarta | Konstruktif — PDI-Perjuangan mengaku akan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera partai berlogo banteng moncong putih di aksi demo penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
“Mereka yang telah membakar bendera partai, PDI-Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam siaran persnya, Rabu (24/06/2020).
“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” imbuh dia, sambil menyinggung penyerangan kantor PDI di masa Orde Baru.
Diketahui, dalam demo penolakan terhadap RUU HIP, di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/06/2020), massa, yang kebanyakan berpakaian putih-putih atau berpeci putih, melakukan pembakaran bendera berlogo palu arit dan bendera PDI-Perjuangan bersamaan.
“Bakar, bakar PKI, bakar PKI sekarang juga,” massa menyanyikannya secara serempak saat itu. Api pun disulut.
Sejumlah pihak menduga PDIP merupakan pengusul RUU HIP. Berdasarkan risalah rapat di DPR, persetujuan penuh terhadap RUU itu diberikan oleh tujuh fraksi, termasuk partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu.
Sementara, Fraksi PKS menerima dengan catatan, dan Fraksi Partai Demokrat menarik diri dari pembahasan.
Beberapa ormas keagamaan kemudian memprotes RUU HIP karena dianggap mereduksi Pancasila dan tak mencantumkan TAP MPRS soal pelarangan komunisme/marxisme di dalamnya. Isu kebangkitan PKI pun digadang-gadang lagi.
Hasto melanjutkan bahwa PDIP pada prinsipnya mendengarkan suara masyarakat terkait RUU tersebut.
“PDI-Perjuangan sejak awal kami tegaskan bahwa Partai mendengarkan aspirasi tersebut dan terus kedepankan dialog,” aku dia.
“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” Hasto melanjutkan.
Pihaknya pun meminta para kader parpol yang kerap diserang hoaks PKI ini tak terpancing oleh aksi pembakaran tersebut sambil mengedepankan proses hukum.
“Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi,” tandas Hasto. (ManguN)
