SIMALUNGUN | Konstruktif. Id
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Gemapsi) melaporkan Ketua PKK Simalungun, Ketua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Putra Bangsa, serta Kepala Dinas PMN Simalungun ke KPK terkait dugaan korupsi yang merugikan Dana Desa Rp 2,7 miliar.
Laporan disampaikan secara tertulis pada 10 Desember 2021 dengan nomor: GEMAPSI/161/Lap/XII/2021.
Ketua Gemapsi Anthony Damanik dalam keterangannya mengatakan, perusahaan jasa pelatihan, yakni Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Putra Bangsa yang beralamat di Tebing Tinggi mengajukan penawaran kerja sama kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Simalungun, untuk pelatihan pembuatan makanan ‘dimsum’.
Setiap desa mengirimkan dua orang anggota PKK untuk peserta, sehingga untuk keseluruhan peserta berjumlah 772 orang.
“Diduga kegiatan ini diinisiasi ketua PKK Simalungun, dan acara pembukaan dilakukan oleh ketua PKK Simalungun,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/12) malam.
Dikatakan, dana pembayaran peserta dialokasikan dari Dana Desa atau ADD sebesar Rp 6.500.000 per orang atau Rp 13 juta per desa.
Kemudian, biaya pendaftaran ditransfer ke rekening pribadi atas nama Armansyah Putra dan bukan ke rekening atas nama lembaga. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan di luar Kabupaten Simalungun, yakni di Kabupaten Karo.
Anthony mengatakan, hal yang dilanggar dalam kegiatan ini, yakni Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa khususnya pada point (3) yang menyatakan pengembangan kapasitas masyarakat desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh desa atau badan kerja sama antar desa dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.
PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dan 12 yang pada pokoknya mengatakan lembaga pelatihan yang melakukan kegiatan pelatihan harus terdaftar di Kemenaker dan KAN.
“Kegiatan ini tidak ada ditampung APBDes maupun Perubahan APBDes TA 2021 setiap desa. Kegiatan ini tidak melalui musyawarah dan tidak sepengetahuan tenaga pendamping desa,” terangnya.
Pihaknya kata Anthony menduga Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Putra Bangsa tidak terakreditasi di KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan Kementerian Tenaga Kerja.
Kemudian katanya lagi, jika hanya untuk melakukan pelatihan membuat ‘dimsum’ sangat banyak jasa pelatihan online dengan biaya Rp 300.000.
“Diduga keberanian melakukan pelanggaran ketentuan ini, kepala desa atau pangulu nagori mendapat arahan dan tekanan dari Ketua PKK Simalungun,” katanya.
Disebut pula, hasil investigasi dan temuan Gemapsi peserta menerima oven listrik merk Solid-ST-TO2020A, tas ransel, jaket jeans classic, buku tata boga dimsum, penginapan hotel harga Rp 300 ribu untuk dua orang, makan dan snack dan dari jumlah harga pasarnya, dikira kurang lebih Rp 3 juta untuk setiap peserta.
“Diduga selisih sebesar Rp 3,5 juta per orang telah dikorupsi oleh ketua PKK Simalungun dan jika dikalikan seluruh desa berjumlah Rp 2,7 miliar,” ungkap Anthony.
Pihak Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Putra Bangsa yang dikonfirmasi terkait kasus ini, tidak membalas pertanyaan lewat pesan WhatsApp pada Minggu malam.
Sebelumnya, salah seorang pangulu, yakni Pangulu Nagori Pamatang Simalungun Mangihut Manik, mengatakan PKK Nagori Pamatang Simalungun tidak ikut pelatihan life skill Tata Boga.
“Gak ikut. Karena, di nagori ini ada BLK, LPK, yang melakukan itu setiap tahunnya. Dan selalu mengirim ke BLK denga LPK dari sini. Malah keteteran mengirim warga sini ke sana,” terang Mangihut melalui seluler, Sabtu (11/12) sore. (*/Gabriel Simanjuntak)
