Ekosistem Hukum, Politik, Kebudayaan, dan Pendidikan yang Kondusif Dukung Ekosistem Nasional yang Produktif dan Inovatif

Jakarta | Konstruktif.id – Ehkosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi.

Tak hanya itu, semua kebijakan harus mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2020.

“Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Presiden.

Di samping itu, Kepala Negara juga menegaskan bahwa penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Menurutnya, demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.

“Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Menurut Presiden, kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya.

Terkait sistem pendidikan nasional, Presiden menekankan agar nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi dikedepankan.

Presiden juga ingin agar semua platform teknologi mendukung transformasi kemajuan bangsa. Menurutnya, peran media digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

“Semestinya perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang click dan menumpuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa,” jelasnya.

Kepala Negara berpandangan bahwa ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat.

“Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa,” tandasnya.

(BPMI Setpres)