Pematang Siantar, Konstruktif. id
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat menyerukan Kota Pematang Siantar adalah kota toleransi. Serta tidak ada tindakan intoleran yang terjadi. Seruan tersebut disampaikan dalam acara Dialog Bersama Forkopimda dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Pematang Siantar, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Bappeda Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar, Jumat (20/01/2023) siang.
dr Susanti juga mengajak Unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan stakeholder untuk meningkatkan dan memelihara stabilitas, kondusivitas, keamanan, dan ketertiban dalam setiap tingkatan wilayah sebagai cermin kerukunan hidup bermasyarakat dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika demi mewujudkan Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas.
Sebelumnya, di awal sambutannya dr Susanti menyampaikan arahan Presiden Itu Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Kordinasi (Rakor) Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia di Sentul, awal minggu lalu. Kedelapan arahan tersebut yakni, kendalikan inflasi, turunkan kemiskinan ekstrem, fokus turunkan stunting, memperhatikan investasi, memperhatikan produk dalam negeri, memaksimalkan potensi daerah, menjaga stabilitas politik, serta menjamin kebebasan beragama.
Menurut dr Susanti, kedelapan arahan Presiden Jokowi tersebut, telah tercakup dalam visi dan misi Wali Kota Pematang Siantar yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2027. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan delapan arahan Presiden Jokowi tersebut, dr Susanti mengharapkan partisipasi dan dukungan serta kerja sama seluruh lapisan masyarakat. Sehingga target yang ditetapkan melalui delapan arahan tersebut dapat dicapai secara optimal.
“Dialog ini dalam rangka meningkatkan silaturahmi, dan sarana menyampaikan gagasan dan ide, sehingga dapat diakomodir,” sebut dr Susanti.
Lebih lanjut disampaikan dr Susanti, dalam waktu dekat, yakni 24-26 Februari 2023, akan dilaksanakan event internasional Kejuaraan Dunia Power Boat F1 H2O di Danau Toba. Oleh karena itu, lanjutnya, seluruh pihak memiliki tanggung jawab dalam mempromosikan kegiatan tersebut agar dapat terselenggara dengan sukses seperti yang telah ditargetkan pemerintah. Apalagi,
Kota Pematang Siantar merupakan salah satu kota penyangga dalam mendukung penyelenggaraan F1 H2O di Danau Toba.
“Kita harus mendukung, memfasilitasi, dan mendorong pelaku UKM dan UMKM lokal untuk dapat mempromosikan dan memasarkan hasil home industry,” terang dr Susanti.
Sementara itu, Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando SH SIK dalam pemaparannya mengaku siap menjaga kekondusifan di Kota Pematang Siantar. Dalam arahannya, AKBP Fernando mengakui kejahatan paling tinggi saat ini yakni penyalahgunaan narkoba.
“Ini menjadi tugas kita bersama. Di Polres Pematang Siantar, 80 persen itu tahanan narkoba,” ungkapnya.
Terkait event internasional F1 H2O, AKBP Fernando mengajak seluruh pihak untuk mendukung kegiatan tersebut.
“Jangan berpikir secara ego elektoral. Ini pertama kali dilakukan di Indonesia. Nama negara kita dipertaruhkan,” sebutnya.
AKBP Fernando sempat menyinggung soal pelaksanaan bazar Imlek Fair beberapa waktu lalu yang berkaitan dengan izin keramaian. Menurutnya, pembubaran tersebut tidak ada hubungannya dengan tindakan intoleransi. Ia juga menegaskan tidak ada tindakan diskriminasi di Kota Pematang Siantar
“Saya minta tolong, jaga kota kita ini. Jangan didorong oleh polarisasi,” imbaunya, sembari menyampaikan siap mendukung Pematang Siantar menjadi kota yang toleran dan kondusif.
Pada dialog ini, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Hadrianus Yossy SB SIP, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Drs HM Ali Lubis, Sekretaris DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Kota Pematang Siantar Chandra SE, dan mewakili Dandenpom I/1 Pematang Siantar Mayor CPM Junilham Sitorus SH, dalam pemaparannya sepakat Kota Pematang Siantar di bawah kepemimpinan dr Susanti semakin kondusif dan toleransinya semakin meningkat.
Prinsip Dalihan Natolu selalu dipegang erat oleh masyarakat Kota Pematang Siantar. Sehingga kerukunan umat beragama semakin terjaga. Menutup pertemuan, Ketua Satkom Gajah Mada Anton Winata mengaku organisasi yang dipimpinnya tidak ada mengeluarkan statement soal intoleransi dikaitkan dengan pembubaran bazar Imlek Fair.
“Persoalan ini cukup sampai di sini. Kami tidak akan menindaklanjuti lagi,” tegasnya.
Di akhir acara, seluruh peserta dialog menyampaikan statement bahwa Kota Pematang Siantar adalah kota yang toleran, dan tindakan intoleransi tidak pernah terjadi. Sehingga dapat disimpulkan, Forkopimda bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat tetap berkomitmen untuk senantiasa memelihara dan melestarikan kerukunan antar suku, etnis, dan umat beragama di Kota Pematang Siantar; melakukan edukasi untuk mencegah isu-isu yang dapat mengganggu kondusivitas tatanan sosial dan kemasyarakatan di Kota Pematang Siantar, serta mendukung kebijakan Pemko Pematang Siantar dalam rangka mensukseskan event internasional Power Boat F1 H2O yang akan dilaksanakan Februari mendatang.
Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematang Siantar Budi Utari Siregar AP, Ketua DPD Walubi Kota Pematang Siantar Susanto, tokoh agama, pimpinan OPD, dan para camat. (*/Singli Siregar)
