Habis Dipuji Mendagri, Anies Ditegur Ketua MPR: Tegas Dong Terapkan PSBB Jakarta
JAKARTA / Konstruktif
Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Pemprov DKI Jakarta tegas menegakkan aturan dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dia juga minta Pemprov DKI kembali mengevaluasi aturan dalam PSBB agar tidak saling tumpang tindih dengan aturan lainnya.
“Saya mendorong Pemprov DKI Jakarta tegas dalam memberikan sanksi terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan PSBB,” kata Bambang, Kamis (23/4/2020).
Hal ini diungkap Bambang merespons perpanjangan masa PSBB di DKI Jakarta selama 28 hari, mulai 24 April-22 Mei 2020.
Dia mendorong pemerintah daerah khususnya Pemprov DKI Jakarta memberikan arahan yang tepat kepada aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban selama masa PSBB agar menggunakan pendekatan yang persuasif tanpa menggunakan kekerasan.
Pemda bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tetap harus memberikan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai PSBB, baik dari media cetak, siber, siaran, maupun media sosial.
“Sehingga masyarakat dapat memahami dan menjalankan aturan tersebut secara optimal,” ungkap mantan ketua DPR yang karib disapa Bamsoet itu.
Bamsoet juga meminta seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat berpartisipasi aktif membantu pemerintah dalam menangani Covid-19.
Dia meminta masyarakat, terutama di Jakarta dan daerah sekitarnya atau daerah penyangga) yang terdampak PSBB agar disiplin dalam mematuhi aturan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
“Sehingga wabah Covid-19 dapat segera selesai, karena kunci keberhasilan PSBB adalah kedisiplinan pada semua pihak yang menjalankan aturan,” katanya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian melontarkan pujian kepada Anies Baswedan terkait penanganan wabah virus corona atau Covid-19 di DKI Jakarta.
Khususnya soal bidang kesehatan, jaring pengaman sosial maupun dampak ekonomi selama pandemik Covid-19.
Tito menilai, DKI Jakarta menjadi daerah yang paling agresif.
Demikian disampaikan Tito Karnavian saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) 2020 yang diikuti Gubernur DKI Jakarta, sejumlah kementerian, DPRD DKI Jakarta dan Jajaran Pemprov DKI.
Tito menyatakan, Pemprov DKI secara radikal sudah melaksanakan perubahan anggaran untuk tahun ini sehingga belanja modal hampir semuanya ditunda atau ditiadakan dan difokuskan kepada penanganan Covid-19 dan masalah lain di Jakarta.
“Kita tahu Jakarta memiliki dua masalah utama banjir dan kemacetan lalu lintas. Adanya Covid-19, kemacetan lalu lintasnya sudah banyak berkurang sendiri secara alami tapi banjir menjadi fokus kita,” ungkap Tito, Kamis (23/4/2020).
Tito pun mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas keseriusan terhadap refocusing belanja-belanja yang sudah ada.
“Ini kalau kita lihat dari data, Rp 10 triliun lebih dialokasikan untuk Covid-19. Ini adalah angka tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia,” tandas Tito.
Sebelumnya, pada Selasa (17/3) lalu Mendagri Tito berkunjung ke Balaikota DKI Jakarta.
Di hadapan awak media, Tito memberikan penghargaan atas langkah Anies Baswedan yang dengan sigap dan cepat melakukan pencegahan, sekaligus sosialisasi dan juga langkah-langkah mitigasi dan serta antisipasi.
“Namun tentunya kita berkewajiban untuk mencegah terjadinya penularan, karena ada masyarakat yang rentan terutama yang daya tahan tubuhnya rendah,” ungkap Tito saat di depan Pendopo Balaikota DKI Jakarta, Selasa (17/3). ( Sumber Pojok Satu)
