Jokowi Minta Hindari “Polemik” Terkait Penanganan Covid-19

Jakarta | Konstruktif.ID — Presiden Joko Widodo membela kebijakannya dalam memerangi pandemi Covid-19. Ia meminta tidak ada “polemik” atau “kegaduhan” di tengah kritik bahwa ia lebih mengutamakan masalah ekonomi daripada kesehatan masyarakat.

Kantor berita Reuters melaporkan, Minggu (04/10/2020), pernyataan Jokowi yang disampaikan melalui video pada Sabtu malam (3/10) datang ketika kasus Covid-19 di Indonesia naik menjadi 299.506. Korban tewas terkait virus corona pun mencapai 11.055, dan angka tersebut termasuk yang tertinggi di Asia.

Penanganan pemerintah terhadap pandemi sejak Maret menuai kritik dari beberapa pakar kesehatan masyarakat. Pemerintah dianggap lebih memprioritaskan ekonomi daripada masalah kesehatan masyarakat.

Kementerian Kesehatan baru-baru ini mendapat kecaman keras dari kelompok sukarelawan dan netizen terkait masalah alokasi anggaran yang dianggap tidak mencukupi untuk pandemi, perlindungan yang tidak memadai untuk petugas kesehatan dan tingginya harga tes virus corona yang dipatok oleh pihak swasta.

“Saya bisa katakan penanganan Covid-19 di Indonesia tidak buruk, bahkan cukup baik,” kata presiden dalam keterangannya di akun YouTube Sekretariat Presiden, dengan alasan jumlah kasus dan kematian di Indonesia lebih baik daripada negara-negara lain yang berjumlah penduduk besar.

Presiden membela keputusannya untuk tidak memberlakukan lockdown di seluruh provinsi atau kota di tempat-tempat di mana kasus terus meningkat karena menurutnya hal itu akan merugikan mata pencaharian masyarakat.

“Mengutamakan kesehatan bukan berarti kita mengorbankan ekonomi, karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang,” kata Jokowi.

“Mengatasi pandemi ini memang sulit, butuh kerja keras bersama, dan saya yakin kita bisa melakukannya,” ujarnya. “Yang terpenting dalam situasi ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan,” ujar Presiden Jokowi.

Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini akan memasuki resesi akibat pandemi -pertama kalinya sejak krisis keuangan Asia terjadi pada 1998. Namun, seorang pejabat mengatakan perkiraan terburuk pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi melambat 1,7 persen pada tahun 2020. Namun, angka ini lebih baik daripada banyak negara.

Presiden juga berjanji akan memerintahkan para menterinya untuk memperbaiki respons mereka terhadap krisis dan mengimbau masyarakat untuk mengadukan atau memberikan saran kepada pemerintah. [sumber: VOA]