Kasus Corona Terus Naik, Pemerintah Serahkan Pengunduran Waktu Pilkada ke KPU
Jakarta/ Konstruktif
KPU telah mengusulkan tiga opsi penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 di 270 daerah. Opsi pertama yaitu pemilihan dilakukan pada 9 Desember 2020. Opsi kedua, pemilihan dilakukan pada 17 Maret 2021. Dan opsi ketiga, pemilihan dilakukan pada 29 September 2021. Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum bisa menyampaikan sikap pemerintah terkait beberapa opsi penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 yang diusulkan KPU. Mengingat saat ini wabah COVID-19 terus meningkat dan puncaknya diprediksi oleh Badan Intelijen Negera (BIN) pada Mei atau Juni.
“Skenario kita skenario optimis, supaya bisa diatasi. Namun tidak menutup kemungkinan masih berkembang, sehingga sepertinya untuk skenario September kita sudah sepakat akan sulit dilaksanakan. Sehingga kita mencoba untuk melihat pilihan skenario-skenario di waktu yang lain,” kata Tito dalam rapat virtual dengan Komisi II DPR, Selasa (14/4). “(Tapi) sekali lagi kita tidak bisa memastikan waktunya,” imbuhnya.
Selain itu, Tito mengatakan, pemerintah pusat juga telah memberikan instruksi kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah strategis. Karena, kata dia, wabah ini berimplikasi terhadap krisis nasional yang harus ditangani dengan cepat dan tepat. Caranya dengan merealokasi anggaran kepada sektor kesehatan, pengamanan sosial dan ekonomi terutama UMKM “Berbagai upaya yang dilakukan kita melihat data bahwa sekali lagi jumlah yang positif masih bertambah, yang ODP juga bertambah, PDP bertambah, yang wafat maupun sembuh juga bertambah, ini menunjukkan bahwa kurva ini menunjukkan kurva yang masih menanjak, belum pada puncak seperti kasus di Tiongkok,” jelas Tito.
Yang jelas, lanjut Tito, opsi pertama terkait pelaksanaan pilkada dilakukan di bulan September 2020 sudah tidak memungkinkan. “Berkaitan dengan pilkada, seperti kita ketahui bahwa sepakat bahwa rencana pilkada bulan September itu sepertinya kalau kita melihat tren saat ini agak sulit untuk dilaksanakan. Dan apalagi dari KPU sudah menunda 4 tahapan dari 5 tahapan yang sebagian besar sudah selesai. Ada 4 tahapan yang ditunda karena melibatkan social interaction,” tutur Tito. ” Saya kira mengenai teknis waktunya saya kira yang lebih tepat untuk menjelaskan, karena yang paham mengenai langkah-langkah tahapannya adalah teman-teman KPU,” pungkasnya. (Kumparan).
