Kata Ahok, Kementerian BUMN Harus Dibubarkan

Jakarta | Konstruktif.ID – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus digantikan menjadi super holding yang dinamai Indonesian in Corporation atau Temasek. Karena itu, dia menilai Kementerian BUMN harus dibubarkan.

Ahok mengatakan, pembubaran sebaiknya segera dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai dari masa jabatannya.

“Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebenarnya. Itu sudah ada semacam indonesian in corporation atau Temasek di Singapura,” ujar Ahok dalam sebuah video yang diunggah akun Youtube Poin, pada Selasa, (15/9/2020).

Dia bahkan beranggapan tak seorang pun mampu mengontrol sikap para manajemen sejumlah perseroan pelat merah, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Jokowi.

Dia menilai hal itu yang menjadi faktor munculnya persoalan di sejumlah perseroan pelat merah karena perkara pengelolaan. Salah satu persoalan yang disentil Ahok adalah Perum Percetakan Uang (Peruri). Ahok bilang, perseroan pelat merah ini meminta uang sebesar Rp500 miliar kepada Pertamina untuk proses paperless.

“Persoalannya Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN, kita gak ada orang sebetulnya. Masa Peruri minta Rp 500 miliar, itu BUMN juga, sama halnya uda dapet Pertamina tak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, jadi ular sanca, ular piton, ini mau nawar lagi, saya pikir ini gak masuk akal kalau dikelola seperti itu,” kata Ahok.

Dalam video berdurasi 6 menit itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, memang menguraikan perkara minta uang yang dilakukan Peruri kepada Pertamina.

Ahok bilang, dirinya tengah mendorong tanda tangan digital atau paperless di Pertamina. Namun, Peruri meminta dana Rp 500 miliar untuk proyek tersebut. Padahal, Pertamina dan Peruri sama-sama perusahaan pelat merah.

“Saya lagi paksakan tanda tangan digital tapi Peruri bindeng juga masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. itu BUMN juga,” kata dia.

Sampai berita ini diturunkan, sudah mencoba mengonfirmasi video tersebut kepada Ahok, Kementerian BUMN, dan Pertamina tapi belum berhasil mendapatkan jawaban. (Sumber: Okezone/K1)