Kejati Sumut Periksa Kordinator Daerah Bansos Batubara
Medan / Konstruktif. id
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara membenarkan adanya pemeriksaan atas nama Syarkowi Hamid selaku Kordinator Daerah Bantuan Sosial Kabupaten Batubara pada Rabu (13/5/2020) lalu.
Syarkowi juga ditemani oleh Sony Agata selaku Kabid Fakir Miskin, dan beberapa pemilik e-waroeng di Kabupaten Batubara.
Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Sumanggar Siagian, pemeriksaan tersebut masih tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).
“Iya benar ada, tapi masih dalam tahap klarifikasi dan pulbaket,” katanya kepada Tribun Medan, Senin (18/5/2020) saat dihubungi.
Disinggung jumlah dana yang diduga diselewengkan, Sumanggar menyebut belum ada datanya dikarenakan masih dalam tahap pengumpulan.
“Belum, belum ada. Kita masih tahap pulbaket,” terangnya.
Sumanggar mengatakan, Kejati Sumut telah mengimbau Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sumatera Utara untuk mengawal dana bantuan sosial tersebut.
“Kita sebagai jaksa, pengacara negara, akan selalu mendampingi dan mengawal seluruh APBD dan APBN yang disalurkan untuk dana bantuan sosial, kabupaten dan kota di Sumatera Utara,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Mangasi Situmeang menerbitkan surat Nomor 13.05 L.2.6/GS.2.05/2020 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di Sumut untuk selalu berkordinasi dan memberi laporan dalam pendampingan hukum percepatan penanganan Covid 19.
Dalam surat itu diinstruksikan untuk memberikan pendampingan hukum dalam rangka revisi anggaran, penyaluran bantuan dan pengadaan barang atau jasa termasuk di masa pandemik.
“Sementara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan menjalankan fungsi Jaksa Pengacara Negara melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan hukum (legal assistance) terhadap refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemik Covid 19,” kata Asdatun Mangasi Situmeang.
(TRI BUN-MEDAN.com)
