Konstruktif News
TRENDING
  • Security
  • Security
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Video
SUBSCRIBE
  • Home
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Video
No Result
View All Result
Konstruktif News
No Result
View All Result

Kelebihan Bayar BPJS Kesehatan Diperhitungkan ke Bulan Berikutnya

22 April 2020
17
VIEWS
Bagikan ke FacebookShare on TwitterBagikan ke Whatsapp

Kelebihan Bayar BPJS Kesehatan Diperhitungkan ke Bulan Berikutnya

Jakarta/Konstruktif

Pemerintah memastikan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA) mulai berlaku pada April ini. Dengan demikian, sejak 1 April, iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) telah normal lagi.

Iuran BPJS Kesehatan yang sejak Januari naik menjadi Rp42.000 untuk kelas III kembali menjadi Rp25.500, kelas II dari Rp110.000 menjadi Rp51.000, dan kelas I dari Rp160.000 menjadi Rp80.000. Jumlah iuran tersebut sesuai Peraturan Presiden No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun kelebihan iuran yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menandaskan, pemerintah menghormati keputusan MA. “Prinsipnya, pemerintah ingin agar keberlangsungan jaminan kesehatan nasional (JKN) terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir,” katanya. Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 diterima pemerintah secara resmi pada 31 Maret 2020. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan MA Nomor 01/2011 tentang Hak Uji Materiil, pemerintah mempunyai waktu paling lambat 90 hari untuk melaksanakan putusan tersebut sampai 29 Juni 2020.

Pemerintah saat ini sedang membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menyikapi putusan tersebut dan terus berupaya agar pelayanan terhadap peserta BPJS berjalan baik. Langkah strategis itu diejawantahkan dalam rencana penerbitan peraturan presiden yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antarsegmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program, dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran pemerintah (pusat dan daerah). Rancangan peraturan presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi. Selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari pemerintah. BPJS Kesehatan juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ( Sindonews) 

Baca juga:

Hasil Panen dan Harga Jahe Meningkat, Gairahkan Petani di Hutabulu

Presiden: Butuh Kerja Sama Global untuk Tangani Pandemi Covid-19

Selamat Purna Tugas Bang Saut Sirait

ShareTweetSend
ADVERTISEMENT

Related Posts

Hasil Panen dan Harga Jahe Meningkat, Gairahkan Petani di Hutabulu

2 Maret 2021
121

Presiden: Butuh Kerja Sama Global untuk Tangani Pandemi Covid-19

23 Februari 2021
11

Selamat Purna Tugas Bang Saut Sirait

3 Februari 2021
42

PWI Tebingtinggi Sampaikan Kegiatan HPN Tahun 2021 dan UKW ke Walikota

2 Februari 2021
18

Geli “Menengok” AHY

2 Februari 2021
68
Satres Narkoba Polres Tebingtinggi kembali menangkap pelaku sabu dari Kampung Semut Tebingtinggi.

Polres Tebingtinggi Tangkap Pelaku Narkoba Berikut Sabu Ketengan

29 Januari 2021
80
Doni latuparisa Direktur Eksekutif Walhi SU

Kebocoran Pipa Gas Beracun PLTP Ambil Korban 5 Meninggal, Walhi SU Desak Evaluasi Izin PT SMGP

27 Januari 2021
24
Batalyon B Sat Brimob Polda Sumut gelar 'Bhakti Sosial Jumat Berkah' di Tebingtinggi.

Sat Brimob Polda Sumut Gelar Bhakti Sosial Jumat Berkah

22 Januari 2021
30

Discussion about this post

Recommended

Diberangkatkan PPRSAB, RHS: “Kita Bersaudara, Mari Bangun Simalungun dengan Menangkan RHS-ZW”

21 Oktober 2020
86

Utusan SG HKBP Distrik Sumatera Timur dan PSSSIB Konsolidasi Pencalonan Pdt Pahala Simanjuntak Jadi Kadep Koinonia 2020-2024

27 September 2020
38

Berbondong-bondong, Kebijakan Pemko Siantar Mempercepat Penyebaran Covid-19

24 April 2020
11

Bunuh Kekasih Secara Sadis di Rumah Temannya dan Masukkan Jasad ke dalam Kardus, Pria di Sumatra Utara Tenggak Cairan Obat Nyamuk dan Tinggalkan Surat Cinta!

7 Mei 2020
48
Sepri Ijon Maujana Saragih SH MH (kuasa hukum PD PAUS) dan Dirut PD PAUS Benhart Hutabarat (kanan)

Dirut PD PAUS: PT Laksana Perkasa Romauli Belum Berikan Kontribusi Sesuai Jadwal Pembayaran

29 Juli 2020
119

Warga Korban Angin Puting Beliung Dapat Bantuan Sosial

4 Agustus 2020
36
  • Policy
  • Terms
  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber

© 2020 Media Konstruktif

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Video

© 2020 Media Konstruktif