Koordinator GAMPERA Desak Bupati Simalungun Berhentikan Rubianto Girsang Dari Kepala Desa Dolok Saribu Serta Berharap PTUN Medan Tidak Ada Intervensi

Simalungun – Konstruktif.id | Kasus pemberhentian perangkat desa tanpa dalil yang terjadi di Desa Dolok Saribu, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun sampai saat ini tak kunjung selesai. Pihak korban pemberhentian saat ini tinggal menunggu hasil Keputusan di PTUN Medan (13/07/2024).

Koordinator GAMPERA, Armada Simorangkir masih tetap berjuang mendampingi dan membantu Perangkat Desa Dolok Saribu yang menjadi korban pemberhentian tanpa dalil oleh Pangulu Rubianto Girsang. Dikonfirmasi bahwa pihaknya sudah pergi melaporkannya ke Wakil Bupati Simalungun, Dinas DPMN Simalungun dan Inspektorat. Akan tetapi, pihaknya juga menambahkan bahwa Camat Dolok Pardamean, Sahat Sidabutar masih bungkam akan kasus ini.

“Kami sudah menemui intansi terkait dan sangat geram karena kasus ini tak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun. Padahal semua bukti dugaan pelanggaran mekanisme sudah jelas. Saudara Rubianto diduga telah mengacuhkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. Selain itu, Saudara Rubianto ini diduga tak mengindahkan SE Kepala DPMN No. 400.10.2.2/868/15.2/2023. Kami sangat kecewa karena Camat Dolok Pardamean, Saudara Sahat Sidabutar tak kunjung mengklarifikasi dan seolah menutup mata serta telinga karena telah menghindari pihak kami”, papar Armada Simorangkir.

“Kami meminta dan mendesak Bupati Simalungun, Bapak Radiapoh Hasiholan Sinaga untuk segera memberhentikan Saudara Rubianto Girsang dari Kepala Desa Dolok Saribu. Hal ini juga agar seluruh Pangulu yang ada di Kabupaten Simalungun tidak sewenang-wenang asal memberhentikan dan mengganti perangkat desa bak seperti penguasa. Semua ada aturannya dan harus diperhatikan serta dijalankan”, tegas Armada Simorangkir.

Koordinator GAMPERA tersebut juga berharap PTUN Medan bekerja dengan adil berdasarkan bukti yang ada di persidangan.

“Karena kasus ini tinggal menunggu hasil Keputusan PTUN, kami sangat berharap PTUN Medan dapat adil berlandaskan bukti yang ada dalam persidangan. Semoga tidak ada intervensi dari pihak manapun”, tutup Armada Simorangkir.(Rey/Red)