Kota Siantar: Pelayanan Publik Buruk, Tak Ada Aturan, Masyarakat Marah, Walikota Harus Tanggungjawab  AMSI Geruduk Kantor DPRD Kota Pematangsiantar 

Dalam aksi yang dilakukan AMSI yang dikoordinatori Agus Butar-Butar, SE membacakan Pernyataan Sikap dimana Agus mengatakan buruknya pelayanan publik dikota Pematangsiantar telah lama berlangsung tanpa ada upaya perbaikan. Dan hak-hak dasar dasar masyarakat pun dirampas penguasa, aturan tak dijalankan.

Tambahnya, dimana pelayan masyarakat (ASN) pun tak profesional dan tak punya rasa malu  hingga ketidakhadiran pemimpin. Disatu sisi pemimpin langsung main pecat bagi mereka yang punya kedudukan  tanpa menjalankan aturan.

Penyebabnya, Walikota abaikan tanggungjawab  dan DPRD tak serius menjalankan fungsinya. Akibatnya timbul ketidak percayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Beranjak dari potret burma pelayanan publik dan arogansi pemimpin yang tak menjalankan aturan, AMSI menyatakan sikap dengan Tegas yakni

1. Mengimbau masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah kota Pematangsiantar,

2. Mengajak masyarakat untuk menuntut dan menggugat Walikota Pematangsiantar dr. Susanti Dewayani,  Sp.A

3. Mendesak ASN di lingkungan Kota Pematangsiantar untuk profesional melayani masyarakat

4. Mendesak Panitia angket DPRD Kota Pematangsiantar untuk serius dan profesional untuk menuntaskan penyelidikan pelanggaran aturan

5. Mendesak DPRD Kota Pematangsiantar memberhentikan Walikota Pematangsiantar

6. Mendesak aktor Politik,  oknum oknum tertentu untuk tidak mengintervensi merusak tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah

7. Mendukung pernyataan Plt. Kadis PUPR Junaedi Sitanggang tidak memungut KW (fee) proyek, apalagi memberikan ke Penguasa.

Usai membacakan pernyataan Sikap didepan Pimpinan DPRD yang didampingi Wakil Ketua, Ronal Tampubolon,  dan Mangatas Sillalahi serta dengan ketua panitia Angket serta anggota DORD lainnya Agus dan AMSI mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kota Pematangsiantar.

Dihadapan AMSI ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Lingga mengatakan kalau mereka sangat mendukung aksi masyarakat kota Pematangsiantar melalui AMSI,  dam Pada Kesempatan tersebut Timbul juga mengajak masyarakat untuk mengkawal pemerintahan kota Pematangsiantar. Dan untuk Hak Angket yang dilakukan DPRD Kota Pematangsiantar Timbul juga menerangkan kalau Pihak DPRD melakukan dengan serius, dan dari hasil Angket yang dibahas tersebut Walikota Pematangsiantar diduga melakukan kesalahan dan pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan. Dan dalam waktu secepatnya DPRD akan melakukan Paripurna, dan juga akan membahas secara serius tentang pelanggaran yang dilakukan walikota Pematangsiantar.

Tambahnya lagi kalau terkait dengan KW atau Fee proyek, Timbul sangat setuju tidak ada KW atau Fee dan jika ada terjadi pemberian KW atau Fee silahkan masyarakat melaporkan ke Pihak yang berwenang.

Disela pertemuan tersebut Agus Juga mempertanyakan soal kedatangan DPRD ke Polres Kota Pematangsiantar yang diduga membahas tentang hak Angket tersebut, dalam kesempatan itu, Swandi Sinaga mengatakan kalau Kepolisian memiliki aturan tentang Kepolisian dan tentang Undang undang dan DPRD memiliki Tatib (Tata Tertib) yang diatur Undang Undang, jadi kedatangan DPRD yang jumpa langsung dengan Kapolres Pematangsiantar untuk koordinasi tentang penataan dan kekondusifan  pemerintahan kota Pematangsiantar.

Agus juga meminta kepada pihak kepolisian agar mendapat jawaban tentang kedatangan DPRD kepolres Kota Pematangsiantar,  akan tetapi pihak kepolisian tidak ada yang berkompeten memberikan keterangan, hingga Agus membubarkan aksi dengan menutup aksi dengan cara mengucapkan terimaksih Kepada DPRD Kota Pematangsiantar yang mau menampung aspirasi masyarakat dan pihak Kepolisian yang mengkawal lancarnya aksi AMSI.(Rio/Red)