LBP Didesak Cabut Izin PT TPL

 

JAKARTA | Konstruktif. Id

Massa aksi dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL melakukan aksi mendesak Kemenko Marives Luhut Binsar Pandjaitan segera mencabut izin PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL yang telah banyak memberikan dampak buruk bagi Tano Batak, Rabu (24/11) siang di Jakarta.

Aksi dimulai jam 10.00 WIB, diawali dengan pertunjukan budaya ‘margondang’ dan ‘manortor’ memanjatkan doa dan permohonan kepada Sang Pencipta agar Tano Batak diberkati dan dijauhkan dari kehancuran akibat kehadiran PT TPL.

Acara budaya tersebut juga dilanjutkan dengan orasi perwakilan masyarakat adat yang datang dari Kawasan Danau Toba.

Hengky Manalu mewakili Aliansi Gerak Tutup TPL mengatakan, sudah lebih tiga dekade PT TPL beroperasi di Tano Batak, namun bukan kesejahteraan yang diberikan. Sebaliknya kehadiran PT TPL menciptakan banyak penderitaan.

“Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak menutup mata dan segera mengambil tindakan menutup perusahaan tersebut,” kata Hengky.

Para orator dari perwakilan masyarakat adat juga menyampaikan deretan masalah yang diakibatkan kehadiran PT TPL terhadap masyarakat adat di Tano Batak.

Berbagai pelanggaran HAM yang dialami masyarakat adat, seperti perampasan tanah dan ruang hidup, kerusakan lingkungan, kriminalisasi, intimidasi, kekerasan dan dampak buruk lainnya berlangsung terus menerus.

Aliansi Gerak Tutup TPL bersama jaringan di tingkat Sumatera Utara dan nasional telah melakukan berbagai upaya agar pemerintah segera mencabut Izin perusahaan tersebut.

Perampasan tanah yang menghilangkan ruang hidup dan identitas masyarakat adat di Tano Batak, penghilangan sumber ekonomi keluarga, kerusakan lingkungan, kriminalisasi, deforestasi yang memicu terjadinya rentetan bencana ekologis, dugaan manipulasi dokumen ekspor yang merugikan negara, pelanggaran hukum di wilayah konsesi dan pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan PT TPL selama ini, harusnya sudah lebih dari cukup bagi pemerintah untuk segera mencabut izin perusahaan tersebut.

Jonris Simanjuntak menegaskan, bahwa berangkat dari berbagai penderitaan yang mereka alami selama ini, mereka kembali hadir di ibu kota negara untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat agar mengambil langkah-langkah konkrit dan serius terhadap proses penutupan PT TPL yang sudah sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia selama ini.

Sementara dari pihak Kementerian Kemaritiman dan Investasi diwakili oleh Dirhansyah Conbul dari Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi memberikan tanggapan, akan menyampaikan aspirasi pendemo kepada Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemudian perwakilan Aliansi Gerak Tutup TPL memberikan secara langsung dokumen terkait pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT TPL selama beroperasi lebih dari 30 tahun. (*/Gabriel Simanjuntak)