Jakarta – Konstruktif.id
Menpora Zainudin Amali memastikan Kemenpora tak akan mencatat hat-trick karena kasus korupsi. Berbagai upaya pun dilakukan untuk memperbaiki citra buruk itu.
Diketahui, Kemenpora sudah dua kali tersangkut kasus korupsi. Kali pertama saat era Menpora Andi Mallarangeng kasus pengadaan sarana dan prasarana kompleks olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada 2012. Kemudian, Imam Nahrawi yang kena jeratan korupsi atas kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Sampai kini, kasusnya masih terus berjalan bahkan sampai menyeret nama Taufik Hidayat.
Legenda bulutangkis itu menjadi saksi atas dugaan penerimaan suap Imam sebesar Rp 11,5 miliar dan gratifikasi Rp 8,648 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Namanya ikut terseret, membuat Taufik yang sempat menjabat Wakil Ketua Satlak Prima 2016-2017 kapok.
Hal itu tertuang dalam bincang-bincangnya dengan Deddy Corbuzier dalam akun youtube. Tak hanya itu, menantu Agum Gumelar itu, menyarankan agar setengah gedung harus dibongkar karena di sana banyak tikus.
Amali sendiri menanggapi tudingan Taufik Hidayat dengan kepala dingin. Dia tak ingin berpolemik hanya dengan menjawab tuduhan lewat media. Sebaliknya, dia siap memperbaiki citra Kemenpora yang buruk.
“Saya akan membuktikan dengan kinerja dan komitmen,” katanya kepada detikSport, Kamis (14/5/2020).
Jauh sebelum pernyataan Taufik muncul, Amali juga sudah melakukan beberapa perbaikan tanpa harus merombak orang-orang di Kemenpora.
“Tidak akan ada perubahan atau perombakan di Kemenpora. Saya memberi ketenangan kepada mereka, seluruh pejabat dari eselon 1 sampai 4. Nah saya beri jaminan, saya tak akan beri perubahan sepanjang mereka good governance, kinerja dan birokrasinya bagus,” ujarnya.
“Biasanya kan karena saya datang dari partai politik anggapannya bakal bawa gerbong, merubah semua. Itu tidak saya lakukan apalagi saya juga sudah dengar banyak hal dari luar tentang tata kelola yang di sini, dan pesan Bapak Presiden memmang harus memperbaiki itu,” dia menambahkan.
“Saya akan buktikan omongan saya. Ini beberapa bulan saya menjabat nilai roformasi naik, Kemenpora masuk di posisi 60 dan sekarang sudah di posisi 65. Target saya capai 75-80, jika itu bisa dilakukan tak akan ada perubahan. Begitu juga dengan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) juga meningkat 95 % dari yang sebelumnya hanya sekitar 50-60 %,” katanya.
Komitmen lainnya menteri asal Gorontalo itu lakukan adalah melakukan segala sesuatu secara terbuka. Salah satunya, penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) dengan cabor di hadapan media dan ketua cabor.
“Jadi tak boleh ada satu rupiah pun uang negara yang diselewengkan. Kami juga ada perjanjian kinerja tiap tahun (dengan pegawai Kemenpora), jika ada penyimpangan korupsi pasti dirombak, tetapi saya juga tidak menuduh apa-apa, saya ingin mengubah supaya ASN bekerja dengan baik, akuntable. Makanya, sejak saya pimpin semua terbuka. Sebelumnya kan tidak.”
“Intinya, saya enggak ingin hat-trick. Saya mau berhenti dari tugas ini dengan baik. Saya tentu tak akan berpersepsi 100 persen berhasil, tapi ada upaya ikhtiar, sehingga saat meninggalkan kantor ini ada perbaikannya. Sebelum Menteri Z masuk dan setelah Menteri Z berhenti,” harap politisi Golkar ini.(detikcom)
