Simalungun, Konstruktif.id

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Medan Km 10,5-11, tepatnya di Nagori Purba Sari Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, Senin (27/6/22). Kecelakaan tersebut melibatkan satu unit mobil angkutan umum PT Raja Napogos BB 7471 YA, dan sepeda motor Honda Mega Pro BK 3417 TAM.

Kanit Laka Polres Simalungun Iptu J Sinaga melalui keterangan tertulisnya mengatakan, dalam insiden kecelakaan itu, pengendara sepeda motor yakni Ali Harahap (49) warga Kecamatan Siantar, meninggal dunia di tempat.

Diceritakannya, sebelum terjadinya kecelakaan, diduga satu unit mobil Mitsubishi angkutan umum PT Raja Napogos yang dikemudikan oleh Maman Aritonang datang dari arah Siantar menuju arah Medan.

Lalu, mobil yang dikemudikannya mengalami rem blong. Demi menghindari tabrakan dengan mobil yang ada di depannya, Maman merubah arah ke arah kanan arah tujuan. Dan di saat bersamaan, datang satu unit sepeda motor Honda Mega Pro BK 3417 TAM yang dikemudikan oleh Ali Harahap, datang dari arah Medan tujuan Siantar, sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan.

Setelah bertabrakan, angkutan umum BB 7471 YA masuk ke parit dan terbalik ke kiri, berikut supir dan penumpangnya sehingga penumpang mengalami luka ringan dan dibawa berobat ke Rumah Sakit Vita Insani.(Singli Siregar)

Deli Serdang, Konstruktif.id

Fernando Tambunan (47) ditembak oleh Orang Tidak Kenal (OTK) di teras rumahnya di kompleks Viktori Land Dusun 3 Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Senin (27/6/22) malam.

Berdasarkan data yang diperoleh, awalnya, korban yang merupakan pendeta itu baru saja selesai makan malam. Kemudian, korban mengajak istrinya Norayana Purba duduk di teras rumah mereka. Saat berbincang dengan istrinya itu, tiba-tiba korban ditembak oleh OTK. Akibatnya korban mengalami luka di bagian dada.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi membenarkan peristiwa tersebut. “Iya benar, masih penyelidikan,” sebut Hadi, Selasa (28/6/22).

Dia menjelaskan, pasca tertembak, korban sempat mengucapkan kepada istrinya kalau dia kena tembak. “Tertembak aku,” kata Kabid menirukan korban berbicara.

Setelah itu, sambung Hadi, istri korban melihat dada suaminya sudah berlumuran darah. Karenanya, saksi langsung meminta pertolongan kepada tetangga dan warga sekitar. Selanjutnya, warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Amri Tambunan Lubuk Pakam. Dikatakannya, saat ini korban masih dirawat dan kondisinya baik.

Menurut Hadi, pelaku melakukan penembakan dengan senapan angin dan saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus ini dan mengejar pelaku penembakan itu. “Masih kita kembangkan,” sebutnya.(Jepri S)

Balige | Konstruktif.id

Komisi III DPRD Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Pemerintah Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara khususnya ke Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Toba di Simanjalo, Balige, Senin 27 Juni 2022.

Kunker DPRD Kota Pontianak dipimpin H.Naufal Sa’Sud SP,M. Sos (Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak) dan Ariadi SE (Ketua Komisi III). Kunkernya bertujuan menghimpun masukan terkait inovasi pengelolaaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba.

Turut hadir dalam rombongan, Agus Sugianto (Wakil Ketua), Drs.Subandi (Sekretaris) dengan anggota Nur Fadli SH, Husin S P, Yandi, S.Ag,M.IAP,M. Sos, H.M.Musta’an dan Mujiono SPd S.Mn, S.Ak, M.Ak.

Kehadiran anggota Komisi III DPRD Kota Pontianak yang membidangi OPD terkait pendapatan dan keuangan diterima Kepala BPPD Kabupaten Toba Parulian Siregar didampingi Sekretaris Badan Jhon H Gultom, SE, Kabid Pajak Jerry R Simangunsong, S.Kom. M.Si, Kabid Perencanaan, Pengembangan dan Pendapatan Julista H, S.Sos, MM, dan Kabid PBB dan BPHTB Sumiati Sinaga, SE dan stafnya.

Parulian Siregar menyampaikan ucapan selamat datang dan titip salam dari Bupati Toba , Wakil Bupati Toba dan Sekda, sehubungan tidak dapat hadir, karena pada waktu bersamaan ada rapat paripurna DPRD Kabupaten Toba. Selanjutnya ia memaparkan struktur organisasi BPPD Kabupaten Toba dimana terdapat 24 pegawai diantaranya 13 pegawai non ASN. Diterangkan juga sejumlah retribusi, target yang akan dicapai pada tahun 2022 ini serta cara penarikannya.

Salah satu cara menarik retribusi dilakukan dengan cara pemasangan tapping box di restoran dan hotel. Kemudian pajak makanan dan minuman ditambahkan 10 % dari konsumen, dan para pengusaha wajib memiliki nomor pokok wajib daerah (NPWPD).

Selanjutnya digelar diskusi dan tukar pendapat seputar pengelolaan pendapatan asli daerah .

Seusai pertemuan, Ketua Komisi III DPRD Kota Pontianak, Ariadi SE kepada menyampaikan ucapan terima kasih oleh karena disambut hangat di Kantor BPPD Kabupaten Toba.

“Tujuan kami hadir disini, kita bertukar pikiran, bagaimana sistem dan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Toba, dan hasil tukar pikiran ini nanti bisa kami bawa untuk diterapkan sesuai dengan kondisi dan lingkungan kami yang ada di kota Pontianak,” sebutnya.

“Jadi kami terus belajar, terus meng-upgrade diri kami, khususnya kami sebagai anggota Dewan bagaimana tadi kami membantu eksekutif Kota Pontianak meningkatkan PAD yang ada di kota Pontianak,” sambungnya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga ingin mengenal lebih dalam soal keadaan Kabupaten Toba, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kepariwisataan .

“Dengan apa yang mungkin bisa kami bawa, kami terapkan di Kota kami kota Pontianak,” sebut Ariadi.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kita Pontianak, Agus Sugianto menambahkan. Ia melihat inovasi terkait pajak restoran, untuk anggaran makan dan minum OPD yang ada di Toba, langsung dipotong pajaknya 10 % .

“Ini kalau di Pontianak kan belum, ini salah satu upaya yang dilakukan, ini sangat menarik, termasuk pajak Restoran dan Hotel sebesar 10% dari konsumen. Karena ini merupakan salah satu potensi yang bisa kita dapat,” sebutnya.

“Memang dari anggaran kita, saya pikir ini satu pembelajaran yang cukup menarik dari Toba. Jadi Kabupaten yang masih muda tetapi sudah ada langkah untuk meningkatkan PAD,” sambung Agus,menutup keterangannya.

Di akhir pertemuan, Kepala BPPD Kabupaten Toba, Parulian Siregar memberikan cendera mata berupa plakat Kabupaten Toba kepada DPRD Kota Pontianak yang diterima Ketua Komisi III Ariadi, begitu juga plakat dari Kota Pontianak diserahkan Kepala BPPD kepada Ketua Komisi III Ariadi. (edward sibuea)

Karo, Konstruktif.id

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Kabanjahe menyelenggarakan kegiatan media gathering, bincang santai bersama sejumlah awak media cetak dan online Kabupaten Karo, Selasa (28/6/22) sekira pukul 11.30 WIB, di Bob’s Cafe And Kuliner Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Ada dua inti kegiatan yakni, knowledge refreshment “Penulis Berita Yang baik” dan juga diskusi panel “Peran Media Dalam Mewujudkan Dunia Jurnalistik yang Netral Sekaligus Perannya dalam Menyukseskan program JKN- KIS.”

Dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta. Optimalisasi kualitas pelayanan sudah dilakukan sejak kepengurusan administrasi kepesertaan di Kantor BPJS Kesehatan, hingga saat pemanfaatan layanan di fasilitas kesehatan.

Sementara, Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik Charles Verry Junaidi mengatakan, pemberian informasi secara rutin juga dilakukan untuk menghindari mispersepsi masyarakat di tengah berbagai isu/opini yang berkembang, juga untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan awak media.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, F Leonardo Surbakti selaku UPT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Karo, dan Ketua PWI Kabupaten Karo Justianus Purba.(Jepri S)

Pematangsiantar, Konstruktif.id

Setelah adanya 12 ekor sapi yang positif terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) di Kelurahan Tambun Nabolon Kota Pematangsiantar, pihak Polres Pematangsiantar tidak tinggal diam.

Terbukti, Kapolres Pematangsiantar AKBP Fernando melakukan pengecekan terhadap sembilan lokasi (kandang) milik peternak sapi di Jalan Pattimura Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, Senin (27/6/22) kemarin.

Kunjungan Kapolres AKBP Fermando bersama Sekda Kota Pematangsiantar Budi Utari merujuk adanya keputusan menteri Pertanian Nomor: 405/KPTS/OT.050/M/2022 TTG GUGUS TUGAS (TASK FORCE) penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (FOOT AND MOUTH DISEASE).

Kapolres Pematangsiantar AKBP Fernando menyampaikan, dari hasil pengecekan di lapangan, jumlah sapi di Kelurahan Mekar Nauli mencapai 199 ekor.

Total sapi yang terindikasi terkena PMK sebanyak 138 ekor, sementara untuk sapi yang sehat mencapi 61 ekor.

“Gejala mulai timbul, mulai terindikasi 17 Juni 2022 terlihat dengan awal mulut berbuih dan sapi tidak mau makan,” kata Kapolres AKBP Fernando, dilansir dari keterangan tertulis yang dikirim Kasi Humas AKP Rusdi Ahya, Selasa (28/6/22).

Hingga kini, Pemko baik kepolisian mengimbau untuk setiap harinya agar peternak memberikan jamu dan melakukan penyemprotan disinfektan, memberikan obat tradisional serta memberikan obat luka merek Gusanex untuk pengobatan pada sapi.

“Melakukan penyuluhan kepada peternak agar untuk sementara sapi tidak usah keluar kandang untuk menghindari penyebaran PMK. Dinas pertanian peternakan bakal melakukan pengecekan rutin setiap hari serta melaporkan ke Gugus Pemko Pematangsiantar,” sebutnya.

Saat pemantauan tersebut, Polres Pematangsiantar membuat police line terhadap 9 kandang ternak sapi yang terindikasi terkena PMK tersebut yang mencapai 138 ekor.

Hingga saat ini, di Pematangsiantar belum ada hewan ternak sapi yang mati akibat terindikasi PMK. Kapolres Siantar AKBP Fernando juga
mengimbau kepada pemilik ternak, agar sementara tidak memperjual belikan hewan ternak sapi tersebut.(Singli S)

Langkat, Konstruktif.id

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi alih fungsi kawasan hutan suaka margasatwa di Kabupaten Langkat.

Kepala Kejati Sumut Idianto melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan, Senin (27/6/22), membenarkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi, dari tujuh orang saksi yang dipanggil.

Yos menyebutkan, empat orang saksi itu dimintai keterangan terkait dugaan mafia tanah di Kabupaten Langkat di Kejati Sumut, Selasa (21/6/22).

“Keempat saksi itu, N (mantan Kepala Kantor Pertanahan Langkat tahun 2009-2012), SGT (mantan Kepala Kantor Pertanahan Langkat tahun 2013), RM (mantan Kasi Kantor Pertanahan Langkat), dan R (mantan karyawan perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit),” paparnya.

Yos menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi alih fungsi hutan bakau suaka margasatwa di Kabupaten Langkat.

Sebelumnya, untuk melengkapi data dan berkas, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda, dan membawa beberapa dokumen, berkas, file dan data lainnya untuk melengkapi barang bukti.

Penyidik Kejati Sumut juga sudah turun ke lapangan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi kawasan Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Seharusnya hutan bakau (mangrove) tersebut dilindungi, bukan diubah menjadi perkebunan sawit dengan luas sekitar 210 hektar.

Berdasarkan temuan di lapangan, ada sebanyak 28.000 batang pohon sawit tumbuh di atas kawasan hutan margasatwa dan telah terbit 60 sertifikat hak milik atas nama perorangan.

Modusnya menggunakan koperasi petani, seolah-olah sebagai pemilik lahan dan mengelola perkebunan sawit, ternyata lahan hanya dikuasai satu orang yang diduga mafia tanah.

Tim penyidik Pidsus Kejati Sumut juga sudah melakukan plotting dan menentukan titik koordinat di Kawasan Hutan Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, serta melibatkan ahli untuk melakukan uji analisis laboratorium sampel tanah dan jaringan tanaman dari laboratorium.(Jepri S)