Moratorium Dicabut, RHS Dorong Pemekaran Kabupaten Simalungun, ADN Disalurkan 100% dan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Simalungun | Konstruktif.ID – Calon Bupati Kabupaten Simalungun nomor urut 1, Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) bersama Tim Pemenangan RHS-ZW, gelar blusukan dengan mengendarai sepedamotor ke Kecamatan Bosar Maligas dan Kecamatan Ujung Padang, Kamis (05/11/2020).

Di dua kecamatan tersebut, Radiapoh Sinaga senantiasa menyampaikan komitmennya bersama Zonny Waldi, jika moratorium pemekaran dicabut pemerintah, akan tetap dengan komitmen mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Simalungun.

“Jika moratorium pemekaran dicabut, di saat rakyat mempercayakan saya memimpin Kabupaten Simalungun, bersama pasangan saya, Zonny Waldi, akan mendorong percepatan pemekaran,” kata Radiapoh Sinaga.

Menurutnya, percepatan pemekaran tidak akan merugikan Kabupaten Induk, karena yang terutama terjadilah, adalah terbukanya percepatan jangkuan pelayanan yang lebih mudah dan gampang dirasakan rakyat.

“Kalau mekar, Kabupaten Induk tidak akan dirugikan, sama-sama diuntungkan. Itu tadi, percepatan pelayanan pemerintahan kepada rakyatnya. Contohnya, ya Kabupaten Tapanuli Utara, yang memekar menjadi Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Toba, apakah Tapanuli Utara sebagai kabupaten induk dirugikan. Tidak juga, karena APBD Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan arah pembangunan semakin membaik,” katanya.

RHS-ZW, kata Radiapoh Sinaga, dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan Kabupaten Simalungun, tujuannya untuk membangun lebih maju, lebih baik dan rakyat sejahtera.

“Nah, pemekaran itu juga, tujuannya untuk lebih maju, lebih baik dan rakyat sejahtera,” katanya.

PENYALURAN ADN 100 PERSEN

Kemudian, di hadapan warga yang datang mendengarkan visi-misi RHS-ZW, Radiapoh Sinaga kembali mengingatkan, bahwa penyaluran alokasi dana nagori (desa-ADN), akan diberikan 100 persen kepada pihak kenagorian untuk memanfaatkannya sesuai petunjuk dan teknis yang sudah ditetapkan.

“Kami tidak akan melakukan tekanan apapun, dan tidak akan melakukan intervensi terhadap penggunaan anggaran. Kami berikan kebebasan kepada para pangulu (kepala desa) untuk berinovasi dalam menggunakan anggaran dana nagori. Bukankah para pangulu sudah memiliki pendamping desa dalam membina dan mengawasi tata kelola keuangan nagori, ya diberikan saja kepada mereka untuk menggunakan kewenangannya,” kata Radiapoh Sinaga.

Menurutnya, dengan tidak adanya intervensi, para pangulu akan lebih leluasa melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk memajukan nagori yang dipimpinnya.

“Kami, akan berikan payung hukum untuk melindungi para pangulu agar tidak terjebak dalam lingkaran tindak pidana penyelewengan atau korupsi anggaran dana nagori,” kata Radiapoh Sinaga.

PENYALURAN PUPUK SUBSIDI TEPAT SASARAN

Terkait penyaluran pupuk subsidi, yang banyak dikeluhkan warga, khususnya para petani yang masuk dalam Kelompok Tani (Poktan) mau pun Gabung Kelompok Tani (Gapoktan), Radiapoh Sinaga menyatakan, pasangan RHS-ZW akan melakukan penataan penyalurannya dengan tepat sasaran.

“Kami akan putus mata rantai mafia pupuk yang selama ini menguasai penyebaran pupuk subsidi. Kan sudah quota yang ditetapkan terkait penyebaran pupuk subsidi di Kabupaten Simalungun. Quota itu kan disesuaikan dengan jumlah petani yang tergabung di Poktan, Gapoktan atau berdiri sendiri. Pertanyaannya, kenapa petani sulit menemukan pupuk subsidi? Tentu, kami sudah mengetahui dimana-mana titik permainan tersebut,” kata Radiapoh Sinaga.

Sesuai visi-misi RHS-ZW untuk membangun Kabupaten Simalungun lebih maju, lebih baik dan rakyatnya sejahtera, Radiapoh Sinaga menegaskan, bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi adalah salah satu faktor pendukung terwujudnya visi-misi RHS-ZW.

“Kabupaten Simalungun ini, wilayah pertaniannya lebih luas, kalau petani gampang mendapatkan pupuk subsidi, maka pola tanam serentak akan dapat dilaksanakan, dan dampaknya penghasilan akan semakin membaik, apalagi ditopang dengan baiknya infrastruktur jalan dan jembatan,” katanya. (Rilis)