INI cerita adanya lonjakan kasus Covid-19. Adanya peringatan dari pemerintah tentang upaya yang serius dalam gerakan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Artinya, semua pihak diminta atau tidak diminta, wajib memberikan dukungan terhadap program pemerintah terkait penanganan Covid-19.
Karena, virus yang demikian berbahaya ini, tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi yang lebih mengenaskan, membumihanguskan prosesi pemakaman, apalagi berkaitan dengan masalah peradatan di kalangan masyarakat Batak.
Nah, jika pimpinan tertinggimu, menyampaikan keputusan untuk menunda sebuah hajatan karena melonjaknya kasus Covid-19, seyogianya diapresiasi dan diberi dukungan.
Bukan malah mencercanya dan berusaha memasukkan berbagai solusi yang tidak masuk akal.
Ketika ada yang tidak memahami tentang bagaimana pemerintah dengan Gugus Tugas-nya hingga ke tingkat lingkungan, berusaha dan berupaya menggelorakan semangat memerangi sebaran pandemi Covid-19, dan tidak memahami keputusan pucuk pimpinan dalam mengapresiasi apa yang disampaikan pemerintah dan memutuskan untuk menunda sebuah hajatan, sesungguhnya mereka-mereka patut diingatkan.
Kalau mereka tetap ngotot juga, biarlah mereka berjalan di jalan kehampaan yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka kemas karena rasa ambisius yang berlebihan. Jangan kita timbulkan tanda tanya bagi mereka, karena ketidakberlanjutan tahapan akhir SG, disebabkan situasional yang mendunia, pandemi Covid-19.
Keselamatan orang banyak, adalah yang paling utama. Kepentingan orang banyak, berada di atas kepentingan seseorang, dan kepentingan kelompok tertentu.
Mari jangan timbulkan tanda tanya bagi mereka yang sedang berupaya “memaksakan” kehendaknya. Biarkan saja mereka bergumul dengan tanda tanya mereka sendiri dan membangun mimpi mereka di dalam gelembung awan.
Seluruh anak bangsa, sangat mengapresiasi keputusan penundaan SG. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara saja, mengeluarkan surat edaran tidak mengijinkan dilaksanakannya pesta adat, yang diperkirakan dihadiri ratusan orang. Apalagi SG yang akan dihadiri 1.200 bahkan bisa mencapai 1.500 peserta.
Jika hal tersebut disikapi dengan nalar rendah, ya hasilnya upaya memaksakan kehendak.
Kalau pun mereka cerita tentang penggunaan teknologi yang sekarang ini sedang ngetren, dengan akal sehat yang jernih, sangat tidak mungkin dikerjakan.
Kalau mereka tak mampu memahami bahasa pucuk pimpinannya, bagaimana pula kelak orang lain dapat memahami bahasa mereka ketika memimpin.
Mari kita renungi kata pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu.
Simalungun - Konstruktif.id | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara dan…
Simalungun - Konstruktif.id | Tim Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar melakukan…
Pematangsiantar - Konstruktif.id | Kanit Binmas Polsek Siantar Timur AIPTU P. Simanjuntak selaku Perwira pengawas…
Pematangsiantar - Konstruktif.id | Kapolres Pematangsiantar AKBP Yogen Heroes Baruno SH. SIK pimpin Apel Pergeseran…
Pematangsiantar - Konstruktif.id | Dukung Pengamanan Pilkada 2024 ,Sebanyak 61 personel Sat Brimob Polda Sumut…
Pematangsiantar - Konstruktif.id | Siap Jaga Keamanan Pilkada 2024 Personil Polres Pematangsiantar mengikuti Latihan Pengendalian…