Langkah Indonesia kembali mengajak masyarakat internasional untuk menolak aneksasi Israel atas sektiar 30% wilayah Tepi Barat, Palestina, disebut Kementerian Luar Negeri sebagai langkah dalam masa kritis, menjelang rencana ini diajukan ke parlemen Israel pada 1 Juli mendatang.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan pernyataan Indonesia yang menekankan kembali penolakan atas aneksasi dan seruan mengajak masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, ditujukan untuk membangun kesadaran bersama.
“Sekarang ini masa critical time, (masa kritis) kita tidak bisa melakukan sendiri, jadi kita membangun kebersamaan internasional untuk juga menolak dan kita mencatat mayoritas negara dunia menentang rencana itu,” katanya.
Jika penolakan masif dinyatakan oleh mayoritas negara maka diharapkan akan mampu membatalkan rencana itu, tambah Faizasyah.
Kita menyampaikan pesan juga ke negara sahabat termasuk Amerika Serikat, bahwa jika itu terjadi akan merusak martabat PBB dan DK PBB itu sendiri,” katanya.
Dalam pertemuan terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu (24/06), Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menjelaskan pencaplokan oleh Israel harus ditolak karena melanggar hukum internasional dan merusak seluruh prospek perdamaian yang sudah dan sedang dilakukan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan langkah yang muncul dari rencana perdamaian Presiden Donald Trump, akan menggaris bawahi “babak kejayaan dalam sejarah Zionis”.
Pihak Palestina menyatakan menarik semua perjanjian sebelumnya, karena bagi mereka hilangnya daerah yang diduduki ini merupakan pukulan berat bagi mimpi untuk mewujukan negara tersendiri di masa depan.
Sementara pihak internasional banyak yang khawatir atas apa yang mereka lihat sebagai pelanggaran hukum internasional dan mereka juga memperingatkan langkah itu akan semakin membuat ketegangan semakin panas.
Pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi memprediksi akan cukup sulit bagi Indonesia untuk mempengaruhi rencana aneksasi Israel yang mendapat dukungan tidak terbatas dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dengan kesulitan ini, kata Hasibullah, langkah yang perlu dilakukan adalah melobi dan mengumpulkan dukungan banyak negara, termasuk Amerika Serikat sendiri. (ManguN/bbcindonesia)
