Jakarta | Konstruktif.id
PDI Perjuangan di dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
Pernyataan itu tertuang dalam Press Release DPP PDIP yang ditandatangani oleh Hasto Kristiyanto
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Rabu (13/1).
“Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan Pemerintah “termasuk vaksin perdana hari ini” merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi” tulis Hasto sebagaimana release yang diterima Konstruktif.id dari Anggota Komisi 6 Fraksi PDIP Dedy Yefri Sitorus MA.
Berkaitan dengan pernyataan Ribka Ciptaning, jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.
“Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar,” tegas Hasto.
Menurutnya, komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan.
PDI Perjuangan sebagai Partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong, dan seluruh tiga pilar Partai wajib menjalankan seluruh fungsi politik Partai berdasarkan pada AD ART, Sikap Politik, dan Program Perjuangan Partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.
“Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap Partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tsb sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan” tulisnya.
Mengingat pemberian vaksin ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, “dan juga muncul pro kontra” maka sebaiknya “komunikasi” dan sosialisasi tentang vaksin tsb harus dilakukan dengan masif, guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.
“Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin,” tutup Hasto. (Poltak Simanjuntak).
