Balige | Konstruktif.id
Pengembangan smart city atau kota cerdas di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara belum bergeming, padahal jajaran pemerintah daerah setempat telah mengikuti bimbingan teknis 4 tahap, tahun 2021 lalu, diantaranya Setdakab, Staf ahli, asisten, para OPD dan stakeholder lainnya.
Pelaksana Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Sesmon Butarbutar, didampingi Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, David Syah Idris diruang kerjanya di Balige, Kamis (22/6/2022), menyebutkan alasan belum di mulainya pembangunan smart city di daerahnya adalah akibat anggaran untuk itu tidak ada ditampung di APBD tahun 2022, meski daerahnya merupakan bagian dari Kawasan Strategis Parwisata Nasional (KSPN) super prioritas.
“Saat ini kami masih mempersiapkan draf peraturan daerah (perda) tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi,” kata Sesmon yang juga merupakan Sekretaris pada Dinas Kominfo Toba.
Dikatakan, bila draf perda tersebut sudah disahkan menjadi perda nantinya, pihaknya akan mengajukan anggaran pembuatan aplikasi dan 2 dari 6 dimensi dalam mewujudkan smart city yakni smart governance dan smart economy. Sementara smart Branding, Living, Society dan Environment belum. Rencananya ke empat dimensi lainnya akan dibuat pada tahun berikutnya, bilamana anggarannya ditampung.
“Mudah-mudahan anggarannya ditampung di P.APBD tahun ini dan di APBD 2023 nanti, agar kami bisa menyelesaikan perda dan masterpan-nya serta membangun ke 6 dimensi smart city-nya,” ujarnya.
Smart City merupakan bagian dari implementasi Internet of Things (IoT). Objek dari program ini adalah masyarakat, pemerintah, dan infrastruktur kota. Tujuan smart city adalah untuk mengintegrasikan informasi dari ketiga objek di atas untuk pelayanan yang efisien kepada masyarakat. (edward sibuea)
