Simalungun, Konstruktif.id
Peraturan Organiasi (PO) diserahkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Simalungun pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Simalungun, Selasa (4/10/22).
Penyerahan PO itu langsung dilakukan Ketua DPC Partai Demokrat Simalungun Johannes Sipayung, yang langsung diterima Ketua KPU Simalungun Raja Ahab Damanik.
Dalam kesempatan itu, Johannes Sipayung menjelaskan, bahwa PO yang diserahkan adalah terkait sah atau tidaknya calon legislatif yang diusung oleh Partai berlambang mercy tersebut.
Diterangkannya, bahwa calon legislatif yang sah dari Partai Demokrat harus dapat surat rekomendasi yang ditandatangani Bapilu DPC dan DPD Sumatera Utara.
Kemudian, PO kedua yang disampaikan oleh DPC Partai Demokrat adalah terkait konpensasi dan penghargaan yang akan diberikan Partai Demokrat kepada calon legislatif yang kalah dalam pemilu.
Namun, untuk kompensasi tersebut memiliki kriteria, yakni calon yang kalah harus mendapatkan perolehan suara 10 persen dari jumlah keseluruhan perolehan suara kursi terakhir.
Kompensasi tersebut nantinya bersumber dari calon anggota DPRD terpilih atau menang saat Pemilu, dan jika tidak dipenuhi, Johannes mengatakan, anggota DPRD tersebut bisa mendapatkan sanksi, bahkan PAW.
“Kita menyampaikan dua peraturan organisasi kepada KPUD, dan memang ini perintah langsung dari DPP Partai Demokrat, dan ini serentak di seluruh Indonesia,” ucap Johanes Sipayung.
Ketua KPUD Simalungun Raja Ahab Damanik dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas kehadiran DPC Partai Demokrat di KPUD Simalungun. Dikatakannya, bahwa pihaknya menerima apa yang diserahkan oleh demokrat, namun untuk suatu ketentuan tetap berpedomani kepada PKPU. (*/Singli Siregar)
