Petahana di Sumut Jangan Politisasi Anggaran Covid 19
Medan / Konstruktif. id
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah agar menggunakan anggaran penanganan Covid 19 dengan baik. Serta tindak mempolitisasi anggaran Covid 19 dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Hal itu diungkapkan Kepala Satuan Tugas Korsupgah KPK Wilayah I, Maruli Tua. Maruli Tua mengatakan potensi penyelewengan anggaran bansos terutama menjelang Pilkada yang diikuti oleh petahana sangat rentan terjadi.
Untuk itu, Maruli Tua mengingatkan 23 Pemkab/Pemko di Sumut akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2020 agar tidak memamnfaatkan situasi Covid 19. Sebagian besar memiliki calon petahana. Untuk anggaran Covid 19 jangan disalah gunakan untuk kepentingan politik.
“Kami ingatkan supaya jangan memanfaatkan situasi Covid-19 ini untuk kepentingan politiknya,” terangnya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) melalui video konferensi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Rabu (6/5).
Potensi penyimpangan lain yang juga perlu pengawasan ketat, kata Maruli, adalah manipulasi data dan pengadaan data fiktif, pengadaan bansos terutama yang non tunai serta pemotongan nilai bansos saat penyaluran.
“Untuk itu, kami mendorong keterlibatan aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawalan dan pendampingan, khususnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),” ucapnya.
Untuk segala bentuk sumbangan yang dihimpun oleh GTPP, Maruli menegaskan agar dilakukan pengadministrasian yang jelas serta dipublikasikan kepada masyarakat termasuk penggunaannya. “Prinsipnya ialah efektif, transparan dan akuntabel. Mudah-mudahan tidak ada keraguan,” katanya. ( Gatra).
