Batu Bara, Konstruktif.id
Usai penyampaian pandangan umum 10 fraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara terkait pengajuan KUA PPAS R APBD Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Plt Bupati Batu Bara Oky Iqbal Frima memberi jawabannya, Selasa (12/7/22) petang.
Menjawab sorotan tajam Fraksi Partai Golkar (FPG) yang disampaikan juru bicara Rizki Arietta, terkait pembangunan kantor Bupati.
Oky menyebut, pembangunan tersebut telah dianggarkan pada tahun anggaran 2020 akan tetapi kerena pendemi Covid-19 tidak dapat direalisasikan. Anggarannya dialihkan untuk program kegiatan yang lebih prioritas untuk penanganan pandemi Covid-19.
Kemudian kembali dianggarkan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan tahun jamak (multiyears) dalam hal ini pekerjaan konstruksi diestimasikan melebihi 12 bulan, telah disepakati dengan pesetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Terkait penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak dan retribusi daerah, Oky menjelaskan, berdasarkan penetapan terhadap besaran pajak yang dibayar dan jumlah potensi wajib pajak yang aktif dan ditambah dengan potensi pajak yang memungkinkan untuk ditarik pajak daerahnya.
“Penetapan retribusi daerah berdasarkan kemampuan penerimaan retribusi dari masing-masing OPD,” jelas Oky.
Demikian pula terkait rencana penyertaan modal Rp10.000.000.000, yang dianggarakan pada tahun 2023 yang disoroti FPG, dijelaskan akan diperuntukan bagi BUMD PT Bank Sumut.
“Sedangkan terkait Silpa tahun anggaran 2023 sebesar Rp58.598.459.340, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai batas maksimal Silpa APBD sebesar 5% dan akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan APBD,” jelas Oky Iqbal Frima.
Selain menjawab pandangan umum FPG, Wakil Bupati Batu Bara selaku Plt bupati juga menjawab pandangan umum 9 fraksi lainnya.
Menjawab pandangan umum Fraksi Demokrat yang disampaikan juru bicara Azuar Simanjuntak terkait saran dan masukan terkait peningkatan PAD, Oky memberi respon positif.(Jepri S)
