SIANTAR | Konstruktif. Id
Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Siantar-Simalungun melaksanakan aksi damai Hari Anti Korupsi Sedunia pada Kamis (9/12) siang.
Aksi damai yang dipimpin koordinator aksi Umam Sirait bermula di kantor Wali Kota Siantar, Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Barat. Mereka diterima langsung Wali Kota Hefriansyah.
Selesai di sana, massa PMII sembari membawa poster melakukan konvoi di ruas Jalan Merdeka, Jalan Sutomo hingga tiba di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar.
Belasan massa diterima Kepala Seksi (Kasi) Intel Rendra Pardede. Aksi diakhiri di gedung DPRD Kota Siantar. Di sini massa diterima Sekretaris DPRD Siantar Eka Hendra.
Eka berdalih pimpinan dan anggota dewan sedang melaksanakan tugas keluar kota. Meski begitu, massa tetap menyampaikan pernyataan sikap.
Pernyataan dibacakan Koordinator Aksi Umam Sirait. Dia mengatakan, aksi damai Hari Anti Korupsi Sedunia itu sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan Kota Siantar bebas korupsi.
Aksi damai tersebut dilakukan karena kegelisahan dan keprihatinan masyarakat terhadap kejahatan korupsi yang sangat menyengsarakan rakyat.
Mereka mengajak seluruh elemen untuk bergandengan tangan, menjadi bemper terdepan pengawasan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Kota Siantar.
“Aksi PMII Siantar-Simalungun berkomitmen menjaga transparansi tata kelola jalannya pemerintahan dan berperan aktif dalam menyuarakan Hari Anti Korupsi sebagai agen of change,” kata Umam.
Untuk itu Umam Sirait menegaskan, PMII Siantar-Simalungun menyampaikan dua tuntutan, yakni meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan kasus korupsi.
Meminta APH tetap berkomitmen dalam menjalankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di setiap instansi yang ada di Kota Siantar.
Wali Kota Siantar Hefriansyah menyatakan, dalam arahan Presiden RI sebelumnya telah menyampaikan kepada seluruh stakeholder, baik pimpinan lembaga serta kepala daerah dan ASN untuk bekerja tanpa pamrih, dengan tujuan agar bisa menghindari terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Terima kasih kepada adik-adik PMII Siantar-Simalungun yang merasa korupsi adalah penyakit. Mohon dukungannya agar kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat,” katanya.
Kasi Intel Kejari Siantar Rendra Pardede dan Sekretaris DPRD Siantar menyampaikan terima kasih dan akan menyampaikan tuntutan PMII Siantar-Simalungun kepada pimpinan. (*/Gabriel Simanjuntak)
