Teks Foto: Ruas jalan rusak di Panei Tongah
SIMALUNGUN | Konstruktif. Id
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan di Kabupaten Simalungun.
Itu sebabnya kata dia, tidak perlu ada pihak yang saling menyalahkan terkait kerusakan jalan di Kabupaten Simalungun.
“Tak perlu kita saling menyalahkan, yang penting bagaimana mencari solusi supaya kebutuhan masyarakat bisa terlayani,” kata Radiapoh saat dikonfirmasi lewat WhatsApp pada Rabu (3/11) siang.
Radiapoh kemudian meminta semua pihak bersabar terkait perbaikan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di wilayah yang memang berbatasan dengan kebun milik BUMN tersebut.
“Saya sudah koordinasi dengan pihak PTPN sedang dalam pembahasan kami, sabar saja tunggu hasilnya,” kata Radiapoh.
Dikatakannya, penanggulangan sementara terhadap jalan yang terputus sedang dalam pengerjaan, yakni ruas jalan umum di kilometer 15-16 jurusan Kota Siantar – Saribudolok, Nagori Marjandi Embong, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun.
“Yang pasti tetap kami koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk PTPN dan pihak swasta lainnya untuk mengatasi setiap ada bencana atau kerusakan infrastruktur di Simalungun,” katanya.
Sebelumnya terungkap dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Sumut serta dihadiri PT Perkebunan IV dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumut, bahwa PT Perkebunan Nusantara IV dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Simalungun.
Rapat ini respons DPRD Sumut atas surat Gemapsi ke DPRD Sumut dan Gubernur Sumut pada 9 September 2021 lalu.
Rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sumut Delpin Barus di kantor DPRD Sumut pada Selasa (2/11). Gemapsi menyampaikan laporan-laporan kerusakan jalan provinsi dan kerusakan jalan yang disebabkan PTPN IV.
Ketua Gemapsi Anthony Damanik menyampaikan, sudah sepuluh tahun jalan Pemprov Sumut dari Kota Siantar – Saribudolok, Kota Siantar – Perdagangan, dan Simpang Raya – Tigaras, belum pernah dalam kondisi baik dan sempurna.
“Jalan Pemprov Sumut dari Siantar – Saribudolok, Siantar – Perdagangan, Simpang Raya – Tigaras sampai saat ini dalam kondisi rusak parah. Kerusakan jalan mengakibatkan banyaknya kecelakaan, sampai mengalami korban jiwa,” kata Anthony.
Dikatakan, kerusakan jalan menghambat dan mempersulit ekonomi masyarakat serta adanya janji-janji PTPN IV untuk perbaikan saluran air, di mana air yang menyebabkan kerusakan jalan di Kelurahan Panei Tongah dan Kecamatan Tanah Jawa.
“Namun sampai saat ini tidak ada penanganan yang konkrit,” ujar Anthony.
Sekretaris Gemapsi Jahenson Saragih menambahkan, diharapkan perbaikan jalan milik Pemprov Sumut demi kebaikan masyarakat dan dibutuhkan keseriusan pemerintah di Kabupaten Simalungun.
“Kami berharap secepatnya perbaikan dilakukan dan pihak PTPN IV jangan hanya menciptakan janji-janji saja. Dulu tahun 2018, PTPN IV sudah berjanji akan membuat embung, tetapi sampai sekarang tidak terlaksana. Kasihan masyarakat,” ungkapnya.
Delpin Barus menyampaikan bahwa ada dampak lingkungan yang telah terjadi dilakukan PTPN IV, diantaranya mengakibatkan jalan rusak di Kabupaten Simalungun.
“Pihak PTPN IV harus dapat mencarikan solusi perbaikan sehingga permasalahan banjir yang merusak jalan dan menyengsarakan warga dapat terselesaikan,” kata Delpin.
Dikatakannya, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi pada tahun 2022 di Kelurahan Panei Tongah akan melakukan perbaikan jalan sepanjang 2 kilometer dengan anggaran Rp 12 miliar.
“Komisi D akan melakukan peninjauan lapangan pada 17 November 2021, ” ujarnya.
Dia juga meminta kesimpulan bersama atas permasalahan dengan membuat poin-poin kesepakatan yang berasal dari usulan Gemapsi dan disetujui oleh seluruh pihak peserta RDP.
Kesimpulan diantaranya, PTPN IV beritikad baik dan peduli kemajuan Kabupaten Simalungun, PTPN IV bersedia memberikan kontribusi untuk pencegahan dan penanganan jalan longsor di Kabupaten Simalungun sesuai dengan petunjuk kajian teknis pengendalian banjir di Kabupaten Simalungun yang saat ini masih dikerjakan oleh Universitas Sumatera Utara.
PTPN IV akan mempresentasikan hasil kajian teknis pengendalian banjir di hadapan DPRD Sumut, Dinas BMBK, Pemkab Simalungun, Gemapsi dan masyarakat Kabupaten Simalungun.
Dinas BMBK Pemprov Sumut akan berkoordinasi sesuai dengan teknis pengendalian banjir untuk melakukan pembangunan jalan dan pengendalian banjir di Kabupaten Simalungun.
Gemapsi dan Himapsi bersedia menunggu hasil kajian teknis pengendalian banjir di Kabupaten Simalungun yang disiapkan PTPN IV dan Universitas Sumatera Utara.
“Rapat ini masih ditunda dan akan dibuka lagi pada 17 November 2021 dengan kegiatan kunjungan kerja DPRD Sumut ke PTPN IV bersama Gemapsi,” tutup Delpin. (*/Gabriel Simanjuntak)
