Pematang Siantar – Konstruktif.id | Lambannya penanganan permasalahan bangunan liar yang berada di Lorong 4, Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara menjadi polemik ditengah masyarakat. Pasalnya, meski sejak tahun 2018 diajukan surat permohonan oleh salahsatu warga agar segera dibongkar namun hal itu seperti diabaikan dan tak digubris oleh Satpol PP Kota Pematang Siantar. Satpol PP Kota Pematang Siantar seperti terkesan enggan dan diduga melindungi para pemilik bangunan-bangunan liar tersebut.
Bangunan-Bangunan Liar tersebut diketahui telah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Wajib Bersih Lingkungan, Keindahan dan Ketertiban Umum Kota Pematang Siantar Pasal 7 ayat 21 yang berbunyi:
“setiap orang atau badan hukum dilarang berjualan, menyimpan dan meletakkan barang-barang jualan atau barang-barang lain sepanjang jalan umum, kaki lima, atau tanah lapang umum tanpa izin kepala daerah”
Menanggapi hal tersebut, Briliant Romual Togatorop SH, Advokat dan konsultan hukum pada Briliant Law Office yang beralamat kantor di Jalan SM Raja Nomor 146, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2023 atas nama kliennya mengirimkan surat permohonan pembongkaran bangunan liar yang berada dijalan Rangkuta Sembiring, simpang Lorong IV kanan, Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Jumat (25/08/2023).
Kepada awak media Briliant menjelaskan hal- hal sebagai berikut :
1. Bahwa kliennya yang bertempat tinggal di Jalan RS.Brahmana no 82, RT 001/ RW 001, Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
2. Bahwa adapun yang menjadi dasar Permohonan Pembongkaran Bangunan Liar dan atau semi permanen tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kliennya merasa terganggu karena mendengar suara yang bising dari mesin doorsmeer yang beroperasi di bangunan liar tersebut mengingat Kliennya sudah memasuki umur 80 tahun;
b. Kliennya merasa terganggu dengan suara bising dari mesin doorsmeer tersebut dikarenakan di rumah Kliennya ada Praktek Dokter Sarjono Sinurat, MKM (anak kliennya), dimana terkadang ada pasien yang sakit dan menginap di Praktek Dokter tersebut merasa terganggu dan tidak dapat beristirahat dengan tenang.
c. Kliennya merasa terganggu mencium aroma bau yang tidak sedap, hal ini disebabkan karena tumpukan sampah yang cukup banyak berupa plastik dan dedaunan diselokan yang bersumber dari Doorsmeer yang berada di bangunan liar tepat berada di samping rumah Kliennya;
d. Kliennya merasa terganggu dengan bangunan liar tersebut dikarenakan tumpukan dedaunan yang cukup banyak diatas seng rumah kliennya sehingga menyebabkan seng rumah kliennya menjadi bocor;
e. Kliennya mengalami kerugian dikarenakan lampunya rusak sebanyak 5x dan sengnya sering bocor akibat adanya 2 batang pohon besar persis diatas bangunan semi permanen dimana ketika hujan deras rantingnya selalu menghantam teras samping rumah kliennya dan setiap Kliennya mau membersihkan pohon tersebut selalu menimbulkan pertengkaran yang cukup hebat dengan pemilik bangunan liar tersebut.
f. Kliennya juga merasa tidak nyaman dengan adanya bangunan liar dan atau bangunan semi permanen yaitu Doorsmeer dan Jasa Pembuatan Stiker yang berada persis di samping rumah Kliennya;
g. Dengan adanya bangunan liar dan atau bangunan semi permanen yaitu Doorsmeer dan Jasa Pembuatan Stiker tersebut tentu sangatlah merusak keindahan dan kenyamanan lingkungan sekitar;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut,
Briliant Romual Togatorop, SH mewakili kliennya bermohon kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar agar segera membongkar bangunan liar dan atau bangunan semi permanen tersebut.
“Saya berharap Surat permohonan saya segera ditindaklanjuti mengingat hal ini sudah pernah di mohonkan oleh Klien saya sejak tahun 2018,” ucap Briliant di Kedai Kopi Bang Pendi Jalan H.O.S Cokroaminoto, Pematang Siantar, Sabtu (26/08/2023).
“Yang saya heran, klien saya sudah menderita selama 5 tahun ini, tapi mengapa hingga saat ini bangunan-bangunan liar tersebut tidak juga dibongkar-bongkar oleh pihak Satpol PP, padahal sudah jelas-jelas melanggar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Wajib Bersih Lingkungan, Keindahan dan Ketertiban Umum Kota Pematang Siantar Pasal 7 ayat 21,” ungkap Lawyer Muda Siantar tersebut.
“Ada apa ini, kok sepertinya diulur-umur dan tidak juga di eksekusi, padahal tenda biru yang berada di Jalan Medan hanya sebentar saja langsung di eksekusi,” tandasnya
Kabid Trantibum Satpol PP Kota Pematang Siantar Raja Nababan saat dikonfirmasi wartawan terkait hal ini menjelaskan bahwasannya akan segera mengeksekusi, namun masih menunggu proses.
“Setelah selesai SK langsung dibongkar Bang. Dimungkinkan bulan september 2023 Bang,” tulis Raja Nababan di WhatsApp messenger, Sabtu (26/08/2023).
“Kendalanya dari pelapor sendiri Bang, Sehingga menimbulkan gangguan trantibum dilokasi. Jadi harus prosedur. Lokasinya diatas tanah negara,” tambahnya.
“Setelah tg ke 3 rapat tim, dirapat tim disepakati bongkar dan disepakati rekomendasi bongkar dari PUTR, baru dibuat SK untuk dieksaminasi bagian hukum setelah selesai SK baru SPT Tim. Terus Penjadwalan Tanggal Bongkar,” tulis Raja mengakhiri.(**/rilis)
