Balige | Konstruktif.id
Pemerintah Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berencana akan membentuk satuan pelindungan masyarakat (satlinmas) untuk penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di daerahnya.
Rencananya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterriban Unum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
Terkait hal ini, pemerintah setempat melalui Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) meminta tanggapan dan masukan para kepala desa se Kecamatan Siantar Narumonda atas draf Peraturan Bupati yang telah mereka susun khususnya mengenai pendanaan Satlinmas.
“Selain aturan lain, pendanaan menjadi salah satu pembahasan utama,” kata Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada SatpolPP, Risma Sitorus, SE, M.Si, baru baru ini di lokasi acara, Aula Dinas PMDPPA di Balige.
Karena pendanaan Satlinmas seperti biaya operasional, insentif atau uang lelah atau dalam sebutan lain diharapkan dari APBDes, bagaimana supaya kepala desa bisa mengakomodirnya di dalam APBDes masing-masing sesuai kemampuan keuangan desanya.
Anggota Satlinmas minimal 10 orang per desa, dibagi dalam 5 regu. “Setiap regu memiliki 1 orang anggota. Untuk legalitasnya, satlinmas di SK-kan Kepala desa masing-masing,” tutur Risma.
Diakui, setelah pembahasan pihaknya akan mengajukan draf Perbup ke bupati untuk ditandatangani. Selanjutnya pelantikan satlinmas dan menyosialisasikan perbup.
“Bila perbup sudah ditandatangi, dan satlinmas dilantik, tahun depan sudah bisa kami bergerak menyosialisasikannya,” ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas PMDPPA Henry Silalahi dan staf Dumora Sitorus, Darlen Harianja dari DPPKAD, Christina silaen dari Bappeda, Sekretaris SatpolPP Nelly Tobing dan Camat Siantar Narumonda diwakili Kasi Tapem. (Edward Sibuea)
