Sayembara PP Simalungun Berhadiah Rp25 juta, Pangulu Nagori Naga Shopa Dilaporkan ke Bawaslu

Simalungun | Konstruktif.ID – Sayembara berhadiah Rp25 juta yang diselenggarakan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Simalungun terkait temuan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) Pangulu hingga Gamot (kepala dusun) dalam mendukung dan memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Simalungun telah menerima banyak laporan.

Laporan yang diterima tim sekretariat MPC PP Simalungun berasal dari beberapa kecamatan, laporan tersebut pun disertai bukti foto dan video dan waktu peristiwa.

“Hingga saat ini kita sudah menerima puluhan laporan yang disertai bukti foto dan video serta waktu dan pelakunya dan jenis temuan pun berbeda beda,” ucap Hari Hanggara, salah satu tim MPC PP Simalungun.

Hari mengatakan bahwa temuan yang diperoleh dari beberapa pimpinan anak cabang (PAC) maupun ranting telah ada yang dilaporkan ke badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Simalungun dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

“Selama kurang lebih 2 pekan sayembara ini diselenggarakan, antusias warga dan kader PP yang ada di Simalungun untuk ikut mengawasi jalannya Pilkada jujur dan adil kita lihat sangat tinggi, hal itu terbukti dari banyaknya laporan yang kita terima,” terang Hari.

“Semua laporan yang masuk sudah kita pelajari dan beberapa telah dilaporkan ke Panwascam masing-masing dan ada juga yang langsung ke Bawaslu Simalungun,” tambahnya.

Salah satu temuan yang telah dilaporkan ke Bawaslu Simalungun adalah Pangulu Nagori Naga Sopha, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun.

Dalam video singkat yang dilampirkan sebagai bukti, tampak Supiaman Damanik alias Ucok Baba selaku Pangulu Nagori Naga Sopha mengakui dan mengatakan bahwa yang bisa memperoleh program bantuan pemerintah berupa dana UMKM sebesar Rp2,4 juta di nagorinya adalah warga yang berpihak kepada pemerintah.

“Dalam video yang kita dapatkan si Pangulu (Supiaman) mengatakan yang bisa dapatkan bantuan pemerintah itu adalah yang berpihak pada pemerintah, pemerintah itu adalah Bupati dan Anton calon Bupati itu adalah abangnya Bupati sekarang, memang seperti itu arahannya,” ucap Hari menirukan video pembicaraan Supiaman.

“Berdasarkan itu dan semua laporan temuan yang kita terima jelas bahwa masih ada indikasi ketidak netralan dari ASN dan aparat pemerintahan dalam hal ini Pangulu dan perangkatnya dalam proses Pilkada, mereka (ASN dan Aparat Pemerintahan) masih terlibat dalam mendukung dan memenangkan salah satu paslon,” ucapnya lagi.

Hari juga sangat menyayangkan rendahnya kinerja Bawaslu dan perangkatnya dalam menjalankan pengawasan setiap tahapan Pilkada 2020.

“Harusnya hal seperti ini tidak bisa terjadi lagi, Bawaslu dan jajarannya harus lebih aktiv dalam melakukan pengawasan terutama Panwascam, karena pelanggaran biasanya rawan terjadi di tingkat kecamatan dan Nagori, kita harap Bawaslu dan jajarannya agar bekerja lebih aktif lagi,” paparnya.

Bagi ASN dan aparat Pemerintahan yang terlibat dalam mendukung dan memenangkan salah satu Paslon baik itu yang menyerukan ajakan dan melangsungkan kegiatan telah diatur undang undang pidananya.

“Kita mengingatkan kembali supaya semua ASN dan aparat Pemerintahan agar tetap netral, kalau tidak netral sanksi Pidana dan dendanya sudah jelas dan kita siap awasi itu,” terang Hari mengakhiri.

Laporan tersebut diterima Jasniar Sitanggang, staf Bawaslu bidang pelanggaran. (***)