Sebagai pengajar GCG (good corporate governance) untuk pengelola perusahaan swasta dan BUMN, juga good governance bagi lembaga pemerintah, salah satu yg saya tekankan ialah, jangan libatkan urusan personal dng urusan institusi atau lembaga untuk menghindari benturan kepentingan (conflict of interest).
Bahkan meski pun anda pemegang saham mayoritas, bila mau profesional dan meminimalkan masalah, masing-masing organ perseroan harus bebas dari intervensi pihak mana pun. Code of conduct, etika kerja, amat perlu untuk menciptakan suasana kerja yg sehat.
Terlebih di lembaga-lembaga negara atau pemerintahan, hindari konflik kepentingan. Harus tahu batas dan otoritas. Suami pejabat tidak berarti istrinya ikut pejabat.
Di lembaga sosial nirlaba dan keagamaan pun aturan tsb berlaku. Lembaga gereja seperti HKBP, itu milik jemaatnya, bukan Ephorus dan petinggi-petinggi gereja; bukan pula milik pendeta dan pengurus atau majelis masing-masing gereja. Bila tidak ketat diatur dan diterapkan, bisa terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan jabatan maupun uang serta aset gereja (yg seluruhnya berasal dari donasi jemaat).
Pemerintahan dan perusahaan modern harus dikelola dng aturan-aturan ketat supaya tidak terjadi kekecauan manajerial yg merugikan publik atau pemegang saham (investor).
Lembaga gereja pun harus ketat dibuat aturan supaya fungsi gereja tidak melenceng dan jemaat tidak dirugikan karena perbuatan-perbuatan manipulatif “orang dalam.”
Selain untuk menciptakan iklim yg sehat di lingkungan internal maupun saat menjalankan fungsi pelayanan bagi publik (bila lembaga pemerintah, atau bagi jemaat bila statusnya gereja), campur tangan suami/istri, keluarga, kerabat, kroni, harus dilarang. Ada etika yg perlu dipahami dan dipatuhi–terutama bila bukan milik sendiri.
Di Indonesia memang masih sulit dipatuhi aturan dan etika tsb, terutama karena kebiasaan atau kultur feodalisme yg masih tertanam dalam benak orang-orang. Etika, kepatutan dan ketidakpatutan, konflik kepentingan, terjadi di hampir semua institusi. Suaminya yg pejabat, istrinya bisa lebih pejabat malah. Budaya feodalistik tsb, konyolnya, ikut dikondisikan para bawahan pula.
Gereja HKBP (saya jemaat yg masih loyal dan kakek saya bahkan pendiri sebuah bangunan gereja HKBP di Desa Sabulan-Samosir yg sampai sekarang kami tanggungjawabi pengurusan/pembiayaan meski seadanya, sesuai amanat ayah kami almarhum), semakin terang-terangan memerlihatkan pratik-praktik nepotisme dan feodalisme.
Semakin lama, institusi berjemaat terbesar (Kristen) di Indonesia ini dikelola dng meniru pola-pola dan mental model pegiat ormas biasa atau parpol, bahkan seperti organisasi milik kalangan sendiri.
Jemaat telah lama resah dan mengeluh, ironisnya, dijadikan seperti angin lalu bagi pengurus gereja. Konflik-konflik internal di suatu huria (gereja), sering pula karena ulah para pengurus gereja mulai dari kantor pusat sampai resort (macam pengurus cabang).
Pengurus HKBP dari masa ke masa seolah tidak malu ke publik dan tidak peduli perasaan umat dng seringnya kabar tengkar terungkap ke khalayak ramai. HKBP sebagai lembaga keagamaan pun kerap dipandang sinistik, juga oleh umat Kristiani yg tak ber-huria di sana.
Saya kira sudah cukuplah image buruk pada HKBP yg diakibatkan ulah para pengurus di level atas hingga bawah (pendeta, sintua), diakhiri. Jemaat sudah saatnya tegas menuntut perilaku etis dan berintegritas dari siapa pun yg bergiat di HKBP.
Malu kita, kasihan pula HKBP, rintisan para misionaris Jerman yg amat berjasa bagi banyak orang Batak (termasuk pendidikan modern) walau banyak yg berpindah ke denominasi lain–dan sedihnya ikut melecehkan HKBP padahal kekristenan, mulanya mereka kenal dari HKBP, karena ompung atau orangtua mereka pertamakali dibaptis di HKBP.
Foto ini dikirim kawan-kawan par-HKBP yg prihatin ke WA saya. Istri Ephorus yg digelari “ompuboru” masuk dalam tiga posisi/panitia.
Horasma. Long live-lah HKBP, ada jutaan anggotamu yg tetap cinta dan setia.(**)
