Soal Kabar 500 TKA Tiongkok Masuk ke Indonesia, Begini Respon Menaker
Jakarta / Konstrukrif. id
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menanggapi kabar akan ada 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia.
Disebut-sebut, para TKA tersebut hendak diboyong ke Tanah Air untuk mengerjakan salah satu proyek di kawasan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.
Kedatangan para TKA itu difasilitasi oleh salah satu perusahaan di daerah tersebut, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel. Kedua perusahaan ini bergerak di bidang industri pertambangan pengelolaan dan pemurnian biji nikel.
Alasan dua perusahaan ini membawa TKA di karenakan untuk mengerjakan pembangunan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap). Mereka pun telah mengajukan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) Tiongkok kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Menaker Ida Fauziyah pun menepis kabar tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak memperkenankan para pekerja asal Tiongkok tersebut untuk datang ke Indonesia.
“Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga telah melakukan pelarangan dan penghentian TKA dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok) serta larangan sementara bagi orang asing masuk ke Indonesia,” katanya dilansir Jawapos.com.
Terlebih lagi, saat ini Indonesia tengah menerapkan pembatasan transportasi yang telah diatur dalam Perturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.
Karena itu, dapat dikatakan bahwa kedatangan TKA tersebut tidak akan terlaksana dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi mengaku bingung, padahal pemerintah sendiri yang membatasi pegerakan masyarakat dan meminta untuk tetap tinggal di rumah. Namun, di sisi lain, kenapa para TKA asal Tiongkok diperbolehkan masuk ke Indonesia. Apalagi pandemi Covid-19 masih merajalela.
“Pada situasi saat ini banyak PHK yang dialami masyarakat, pemerintah malah memberikan peluang TKA Tiongkok mencari pekerjaan di Indonesia,” ujarnya kepada wartawan.
Rencana masuknya TKA asal Tiongkok ini disebut akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Mengingat, kasus positif Covid-19 di tanah air dan setiap hari jumlah pasien meninggalnya semakin banyak.
“Seolah warga Tiongkok lebih diprioritaskan dari pada warga sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri,” ucapnya.(jpc/pojoksatu).
