Tanggapan Akhir fraksi -Fraksi Atas LKPJ Bupati Toba 2019

Toba – Konstruktif.id

Menanggapi Nota jawaban Bupati, atas beberapa rekomendasi DPRD Toba, tentang laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Toba atas laporan kegiatan Pemerintahan tahun anggaran 2019, Rabu (20/05/2020), Paripurna dilanjutkan dengan agenda tanggapan akhir Fraksi-fraksi di DPRD Toba.

Praksi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) dengan juru bicaranya Junior frans Hutapea banyak menyoroti kinerja aparatur pemerintahan yang tidak tepat sasaran, antara lain, Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, tentang pemerataan guru dan juga mutu pendidikan, Dinas Perkim yang tidak melakukan pemeliharaan untuk setiap bangunan gedung pemerintah, Dinas PUPR banyak bangunan yang kurang menyentuh kehidupan masyarakat.

Selanjutnya dari Fraksi Praksi Nasional Demokrat (NASDEM) dengan juru bicaranya Robinson Sibarani, menyoroti Dinas Pendidikan tentang adanya bangunan swakelola di sekolah yang seharusnya di tangani kepala sekolah tapi dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan aturan, kurangnya pengawasan tentang gas elpiji 3kg dikabupaten Toba,sehingga banyak orang yang memanfaatkan situasi tersebut mengeruk keuntungan pribadi. Dinas Perkim, adanya pembangunan jalan yang masih baru di bangun sudah mengalami kerusakan yang berat. Dan yang paling penting, agar Bupati Toba mengajukan perda tentang pembentukan OPD baru yaitu Dinas Pendapatan untuk memaksimalkan pemasukan melaui PAD.

Sementara fraksi Golkar Nurani Rakyat dengan juru bicara Patuan Pardede memberikan saran, bahwa pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa Kecamatan hingga Kabupaten harus banyak melibatkan masyarakat dengan memperbanyak wi-fi gratis di beberapa titik di Kabupaten Toba, sehingga semakin banyak warga masyarakat Toba yang mengetahui hasil dari Musrenbang tersebut.

Selanjutnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan juru bicara st Sabaruddin Tambunan mengapresiasi kinerja Bupati Toba atas prestasi yang di raih dari laporan hasil pemeriksan keuangan yg di audit BPK yang memberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 4 kali berturut-turut. Harmonisasi Bupati dan Wakil Bupati Toba juga sangat di apresiasi oleh praksi PKB, selama kurang lebih 4 tahun menjalankan roda pemerintahan di Toba. Sementara fraksi PKB merekomendasikan agar pemerintah kabupaten dapat meningkatkan kesejahteraan guru honor secara khusus yang mengajar di daerah terpencil, dengan penambahan gaji ataupun insentif yang dapat menunjang kebangkitan semangat para guru honor tersebut. Dan juga honor komite agar di usulkan menjadi honor daerah. Serta juga pemisahan Dinas Pendapatan Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.