Pematangsiantar – Konstruktif.id | Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas) Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diwakili Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Tomsi Tohir, para gubernur dan Pj gubernur, bupati/wali kota, dan perwakilan Inspektorat kabupaten/kota se-Indonesia. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 7 Medan, Senin (09/10/2023) malam.
Acara ditandai dengan pemukulan Gondang Sembilan oleh perwakilan Kemendagri Tomsi Tohir, perwakilan Pj Gubernur Sumut Arief S Trinugroho, para gubernur, wakil gubernur, serta Pj gubernur se-Indonesia.
Rakornas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023 digelar 09-10 Oktober 2023 dengan tuan rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dirangkai Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 25-29 Oktober 2023 di Kota Medan.
Pemprov Sumut dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (PIP). Rapat ini dihadiri 38 perwakilan provinsi dan 514 perwakilan inspektorat kabupaten/kota se-Indonesia. Rakorwasnas kali ini dengan tema, Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2024.
Pemprov Sumut dipercaya menjadi tuan rumah PIP, karena Sumut dianggap berhasil secara signifikan meningkatkan pencegahan korupsi dan layanan publik.
Untuk pencegahan korupsi di tahun 2022, Sumut berada di peringkat keempat, sedangkan untuk layanan publik secara nasional berada di posisi lima besar.
Kegiatan Rakowarnas dimulai dengan penampilan video singkat profil Provinsi Sumut dan tarian multietnis
Pj Gubernur Sumut Hassanudin diwakili Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Pj Gubsu dikarenakan ada agenda pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
“Kepada Bapak/Ibu Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemprov Sumut dalam lima tahun ini melakukan penguatan personel anggaran. Pemprov Sumut lima tahun telah melakukan perbaikan good governance dan clean governance, guna menyikapi praktek korupsi agar tidak terjadi,” katanya.
Pemprov Sumut, lanjutnya, telah mencapai banyak penghargaan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari jajaran internal serta kerja keras jajaran OPD.
Lebih lanjut dikatakan, Pemprov Sumut akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan isu-isu strategis yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
“Saya berharap rakorwanas ini berhasil dan maksimal, sekaligus mampu menyusun pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan anggaran di pemerintah kabupaten/kota,” terangnya.
Tak lupa, Arief mengajak para tamu dan undangan untuk menikmati suasana kuliner dan wisata Sumut.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian yang diwakili Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan adanya anggaran yang bocor tidak sesuai dengan sasaran arahan presiden.
“Adanya anggaran yang bocor (tidak tepat sasaran) bila kita sesuaikan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk kepala daerah kabupaten/kota,” tukasnya.
Peningkatan pelayanan publik, kata Tomsi Tohir, harus didorong oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik di tingkat pusat, maupun kabupaten/kota.
“Terkait temuan-temuan, saya berharap rekan-rekan APIP harus tegas, dan berani, karena APIP adalah rekan kita yang dapat mengembalikan kebocoran anggaran, sehingga APBD-APBD kita dapat tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Usai pembukaan, Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menyampaikan Pemko Pematang Siantar selalu siap bersinergi dan berkolaborasi untuk penguatan APIP serta mengikuti arahan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pengawasan 2024.
“Alhamdulillah, perbaikan-perbaikan administrasi, peningkatan kualitas mutu pelayanan publik sudah menjadi kewajiban kita bersama. APIP selalu mendorong para OPD untuk tetap tepat sasaran dalam menggunakan anggaran, sehingga dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat terkhusus Kota Pematang Siantar,” tukas dr Susanti.
dr Susanti juga menegaskan, OPD-OPD Pematang Siantar dalam menggunakan anggaran terus memperhatikan aspek lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam pembangunan. (*/Singli Siregar)
