Wali Kota Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa (Rakornas PBJ) Tahun 2023

Jakarta – Konstruktif.id | Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa (Rakornas PBJ) Tahun 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (07/11/2023). Acara pembukaan juga ditandai dengan memainkan angklung secara serentak yang diikuti dr Susanti.

Turut mendampingi dr Susanti, yakni Kepala Bagian (Kabag) PBJ Sekretariat Daerah Pemko Pematang Siantar Santo Simanjuntak SH dan Plh Kabag Umum Lahiri Amri Ghoniyu Hasibuan SSTP MAP.

Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Masduki dalam sambutannya mengapresiasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang terus-menerus, dan sistematis memanfaatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk pengembangan industri dalam negeri, khususnya UMKM. Ia menilai LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang sangat signifikan.

Teten menambahkan, hingga 1 November 2023, realisasi PBJ UMKM telah mencapai Rp221,49 triliun. Sampai 1 November 2023, telah tercatat kemajuan dengan realisasi PBJ UMKM sebesar Rp221,49 triliun dan produk dalam negeri (PDN) sebesar Rp474,62 triliun.

Teten mengatakan, angka tersebut menandakan ada kemajuan dalam realisasi PBJ UMKM. Laporan dari LKPP mencatatkan belanja barang/jasa UMKM telah capai 37,6 persen dari target pemerintah yang menetapkan 40 persen. Target 40 persen belanja UMKM itu kan baru tercapai 37,6 persen.

“Ini angka sudah cukup bagus jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi masih terus harus kami perjuangkan,” lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Teten mengajak semua pihak untuk memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan, dan adil bagi semua. Maka, forum ini adalah tempat untuk berkolaborasi dalam sektor pengadaan.

“Kemenkop UKM akan terus berkomitmen mendukung transaksi pengadaan barang dan jasa, dengan fokus kepada pemberdayaan UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan, memperluas akses pembiayaan, mempermudah perizinan usaha, menyediakan akses dan pendampingan bersertifikasi, meningkatkan kapasitas produksi UMKM,” jelas Teten. (*/Singli Siregar)