Walikota Rapat Koordinasi Bersama Ketua KPK

Pematangsiantar | Konstruktif.id – Walikota Pematangsiantar H Hefriansyah mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se- Provinsi Sumatera Utara (Sumut) secara virtual bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri.

Hefriansyah mengikuti rapat tersebut secara virtual bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar Herrus Batubara SH MH dan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Pematangsiantar Drs Alwy MSi dari ruang Command Center kantor walikota, Kamis (27/8/2020).

Dalam rapat tersebut, Hefriansyah, Herrus Batubara, dan Alwy bersama pihak pengembang juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), serta penyerahan sertifikat yang disiarkan melalui video conference (vidcon).

Kegiatan ini diawali pengarahan dan penyampaian dari Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang. Kemudian arahan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.

Edy meminta KPK mendampingi pihaknya terkait penuntasan konflik agraria di Sumut. Menurut Edy, masalah agraria di Sumut sangat sulit.

“Inilah awal harus kita selesaikan soal agraria ini dan seluruh dunia. Bukan bukan hanya seluruh Indonesia, persoalan pertanahan yang paling berat adalah di Sumatera Utara,” katanya.

Edy juga mengatakan, masalah pertanahan di Sumut sulit diselesaikan karena banyak yang tumpang tindih. Dia meminta pendampingan dari KPK agar penuntasan konflik agraria di Sumut agar berjalan dengan baik.

“Sejak Reformasi 1998, sudah saling tindih-bertindih mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang salah, semua sudah tidak bisa kita tentukan lagi. Untuk itu, Bapak Firli kami mohon dengan segala hormat, kami sudah sepakat dengan Forkopimda akan menyelesaikan hal ini. Baik dari Kapolda, Kajati, dan Pangdam kami akan bersama-sama menyelesaikan ini,” terangnya.

“Kemarin dari Pak Wamen (Wamen ATR Surya Tjandra, red) menyampaikan bahwa nanti ke depan BPN ini akan salah satu sebagai Forkopimda, Alhamdulillah. Ini nggak, Forkopimda juga diundang terus dan setiap diundang, makan-makannya sedikit, kerjanya yang banyak. Saya ingin Pak Firli, dampingi kami,” sambung Edy, dan menambahkan pendampingan KPK dalam penuntasan konflik agraria sangat penting.

Sementara itu, Ketua KPK Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi menyampaikan, negara sudah sangat besar mengeluarkan anggaran untuk menangani pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Saat pandemi ini kita semakin banyak mengeluarkan anggaran akibat adanya beberapa indikator. Salah satunya kemiskinan. Maka dari itu, para kepala daerah harus memberikan bansos untuk masyarakat yang terdampak. Bicarakan dengan anggota DPR untuk menghindari meningkatnya kemiskinan. Kemudian indikator pengangguran, indikator ibu melahirkan maka semakin bertambah penduduk , indikator sengketa lahan,” terang Firli.

Firli menambahkan, ada beberapa titik rawan korupsi yang terjadi. Beberapa di antaranya karena adanya birokrasi rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, realokasi anggaran Covid -19, penyelenggaran bansos, pemulihan ekonomi nasional, pengesahan R-APBD, dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah.

“Korupsi bisa kita cegah kalau kita punya integritas. Defenisi dari integritas adalah kesatuan atau keselarasan antara hati, pikiran, perbuatan, dan hati nurani,” jelas Firli.

Seraya mengakhiri pengarahannya, Firli mengatakan sudah saatnya semua berkomitmen untuk memberantas korupsi guna mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersih. (*)