Walikota Tegaskan Kantor Pos Tebing Tinggi Kurang Koordinasi Penyaluran BST

Walikota Tegaskan Kantor Pos Tebing Tinggi Kurang Koordinasi Penyaluran BST

Tebing Tinggi / Konstruktif. id

Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dijanjikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial hari ini Selasa (12/5/2020) mulai disalurkan melalui PT Pos Indonesia Tebing Tinggi.

Sebelumnya terlihat kerumunan warga memadati areal Kantor Pos Tebing Tinggi saling berdesakan untuk menerim BST. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pemerintah setempat melalui Satpol PP membubarkan massa dan mengalihkannya ke Anjungan Sri Mersing Lapangan Merdeka.

Walikota H Umar Zunaidi Hasibuan selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tebing Tinggi saat meninjau langsung penyaluran BST kepada Wartawan menegaskan, pihak Kantor Pos Tebing Tinggi kurang berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

” Dalam hal penyaluran BST, kita menyatakan Kantor Pos Tebing Tinggi kurangnya berkoordinasi dengan kita. Kita tidak mau mengambil korban atau resiko yang tinggi terhadap penyebaran covid-19, maka warga kita alihkan ke Lapangan Merdeka “, tegas Umar Zunaidi.

Terkait pembubaran warga di Kantor Pos Walikota menyatakan rasa prihatin bahwa, pihak Kantor Pos setempat tidak mau mengajak kita berdiskusi tentang tatacara pembagian BST ini sehingga masyarakat menumpuk di Kantor Pos.

” Kita khawatir hal ini bisa melanggar protokol covid sehingga mengakibatkan tidak terjaganya physical distancing, lalu masyarakat belum menerima bantuan sudah kelelahan akibat berdesakan dan bisa saja timbul pandemik covid-19 ditempat kerumunan tersebut “, jelas Umar Zunaidi

Di Tebing Tinggi jumlah penerima BST 8.260 KK masing-masing mendapat Rp.600 ribu per bulan selama 3 bulan. Warga yang menerima bantuan harus membawa KTP asli si penerima. Penyaluran BST ini direncanakan berlangsung selama 4 hari kedepan.

Sementara menurut Umar Zunaidi, kategori warga penerima BST adalah warga yang terdampak covid-19 yaitu yang mengalami kemerosotan ekonomi sejak covid-19 merebak. Mereka tidak terdaftar di PKH atau program sembako, tetapi ini adalah penerima baru dan pendataannya adalah dari kecamatan dan kelurahan bersama-sama dengan unsur yang ada disana.

” Sebenarnya yang terkena itu ada 12.059 KK dan yang ditampung pemerintah pusat 8.260 KK. Jadi sisanya menjadi tanggungjawab pemerintah kota Tebing Tinggi dan nantinya akan kita bagi dengan program sembako kita “, ujar walikota.

Menurut informasi yang diterima, sekitar 24.200 KK total warga Tebing Tinggi yang layak dapat bantuan saat ini. Sementara sebelum ada musibah covid-19 ini jumlah nya 12.137 KK. Ada kenaikan 100 persen warga Tebing Tinggi yang tidak mampu saat ini.

” Kita berterimakasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, dengan seleksi yang begitu ketat alhamdulillah kita dapat bantuan kepada 8260 KK warga kita “, kata Walikota Tebing Tinggi. ( Samsudin Silitonga).