Pematangsiantar | Konstruktif.id
Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 641 K/Pdt.Sus-PHI/2020, tanggal 16 Juni 2020, menghukum Pimpinan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, Kantor Wilayah VI Sumatera, untuk membayar hak-hak Alex Fedrico Napitu eks Karyawan yang diberhentikan berdasarkan alasan karena kontrak telah berakhir.
Dalam pertimbangan putusannya, Hakim Judex Yuris MA menyatakan bahwa Hakim Judex Factie PN Medan tidak salah menerapkan hukum dan telah benar memutus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dengan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, meskipun diperbaiki sepanjang mengenai upah selama proses perkara, sehingga Tergugat I, wajib membayar kepada Alex Fedrico Napitu uang pesangon sebesar Rp. 33.480.000,00, penghargaan masa kerja Rp. 5.580.000,00 dan uang penggantian hak Rp. 5.859.000,00. Total sebesar Rp. 44.919.000,00 (Empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
Sebelumnya, Judex Factie PN Medan dalam Putusan Nomor : 165/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2018, menghukum PT BDI, Kantor Wilayah VI Sumatera untuk membayar kepada Alex Fedrico Napitu uang pesangon Rp. 33.480.000,00, uang penghargaan masa kerja Rp. 5.580.000,00, uang penggantian hak Rp 5.859.000,00, ditambah upah selama proses perkara (6 bulan) yakni Rp. 11.778.000,00, sehingga total sebesar Rp. 56.697.000,00 (Lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), .
Oleh karena putusan MA RI Nomor : 641 K/Pdt.Sus-PHI/2020, tanggal 16 Juni 2020, telah berkekuatan hukum tetap, maka Daulat Sihombing SH MH, selaku Kuasa Hukum dari Alex Fedrico Napitu, melalui Surat Nomor : No. 80/KA/IV/2021, tanggal 26 April 2021, telah mengajukan permohonan eksekusi putusan kepada Ketua PN Medan.
Pokok Perkara
Alex Hendrico Napitu adalah eks Karyawan PT BDI, sejak Juni 2007 hingga 30 Nopember 2015, dengan masa kerja 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan dan gaji terakhir Nopember 2015 sebesar Rp 1.860.000.- (Satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.
Pertama kali, berdasarkan PKWT, September 2008 s/d Desember 2009, Alex Fedrico Napitu bekerja sebagai Field Collector pada PT. BDI, Kantor DSP Unit Serbelawan, dengan status outsourching pada vendor PT Alih Daya Indonesia. Lalu berdasarkan PKWT, Januari 2009 s/d Desember 2010, Penggugat dipindahkan ke PT. BDI Kantor Cluster Pematangsiantar DSP Unit Pasar Horas, dengan jabatan yang sama Field Collector dan status outsourching pada vendor PT Merah Delima Indah Sentosa.
Kemudian berdasarkan PKWT, Januari 2011 s/d 20 Nopember 2012, dalam jabatan yang sama Field Colletor pada PT BDI, Kantor Cluster Pematangsiantar DSP Unit Pasar Horas, Penggugat dialihkan lagi menjadi karyawan outsourching pada vendor PT Bina Talenta.
Berdasarkan PKWT, 21 Nopember 2012 s/d 20 Nopember 2014, Penggugat dialihkan lagi menjadi karyawan PT. BDI, Kantor Cluster Pematangsiantar DSP Unit Gambir Tebing Tinggi, DSP Unit Gurami Tebing Tinggi dan DSP Unit Indrapura dan DSP Unit Perdagangan.
Selanjutnya dengan PKWT tanggal 21 Nopember 2014 s/d 21 Nepember 2015, Penggugat kemudian dipekerjakan menjadi staf ALU (Asset Liquditaon) pada bagian RCM (Region Collection Manager), Kantor Wilayah VI Sumatera di Medan.
Setelah bekerja selama 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan di PT BDI, Alex Fedrico kemudian diberhentikan secara sewenang-wenang tanggal 30 September 2015, hanya melalui pesan pendek SMS (Short Massage Service), atas nama Alu Verontalis, yang menuliskan : “Pagi Alex, saya sangat menyesalkan bahwa kontrak kamu tidak diperpanjang oleh menejemen, efektif tanggal 1 Desember 2015”.
Hakim Judex Factie PN Medan dalam pertimbangan putusan menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan pertimbangan hukum disesuaikan dengan bukti- bukti, saksi- saksi dan fakta hukum di persidangan maka hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat dengan syarat- syarat PKWT tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, sehingga berdasarkan ketentuan pada pasal 59 ayat (7) UU No 13 Tahun 2003 demi hukum perjanjian kerja Penggugat dengan Para Tergugat berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Dalam perkara ini, Penggugat Alex Fedrico Napitu, menggugat Pimpinan PT BDI, Kantor Wilayah VI Sumatera sebagai Tergugat I, PT ALih Daya Indonesia sebagai Tergugat II, PT Merah Delima Indah Sentosa sebagai Tergugat III, PT Merah Delima Indah Sentosa sebagai Tergugat IV dan PT Bina Talenta sebagai Tergugat V. (Poltak Simanjuntak).
Simalungun - Konstruktif.id | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara dan…
Simalungun - Konstruktif.id | Tim Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar melakukan…
Pematangsiantar - Konstruktif.id | Kanit Binmas Polsek Siantar Timur AIPTU P. Simanjuntak selaku Perwira pengawas…
Pematangsiantar - Konstruktif.id | Kapolres Pematangsiantar AKBP Yogen Heroes Baruno SH. SIK pimpin Apel Pergeseran…
Pematangsiantar - Konstruktif.id | Dukung Pengamanan Pilkada 2024 ,Sebanyak 61 personel Sat Brimob Polda Sumut…
Pematangsiantar - Konstruktif.id | Siap Jaga Keamanan Pilkada 2024 Personil Polres Pematangsiantar mengikuti Latihan Pengendalian…