Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Simalungun ( GEMAPSI) Membuat Surat Terbuka Kepada Bupati Simalungun

Karena tidak adanya dampak kebaikan yang signifikan kepada pembangunan di Kabupaten Simalungun, GEMAPSI (Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun) adalah salah satu Organisasi memberikan surat terbuka kepada Bapak Radiapoh Hasiolan Sinaga sebagai Bupati di Kabupaten Simalungun.

Surat terbuka tersebut untuk meminta agar bupati Simalungun melakukan pergantian Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Simalungun, karena menurut GEMAPSI berdasarkan fakta – fakta yang ada sejak Esron Sinaga dilantik sebagai Sekda Kabupaten Simalungun pada tanggal 15 September 2022 lalu, tidak banyak membawa dampak kebaikan yang signifikan kepada Kabupaten Simalungun, bahkan justru kerap membawa kerugian kepada Kabupaten Simalungun dan masyarakat Simalungun.

Adapun penilaian tersebut seperti yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 15 November 2021 lalu saat Rapat koordinasi Pendeta, Penginjil dan Pimpinan Majelis Jemaat Distrik 2 untuk kegiatan sosialisasi program kerja GKPS sebagai program rutin tiap tahun. Entah dasar apa Esron Sinaga turut memberikan kata sambutan, dan mengakibatkan beberapa pendeta peserta walk out meninggalkan ruangan. Dan, Berkurangnya jumlah APBD Kabupaten Simalungun dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 95 Miliar, yang hal ini adalah mungkin satu – satunya di Indonesia dan hal itu pada masa Estonia Sinaga sebagai Sekda.

Serta adanya Pernyataan Asisten Komisioner KASN, Kusen Kusdiana yang menyatakan adanya pelanggaran UU No : 5 tahun 2014 tentang ASN yang diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017, pada penonjoban 19 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pelantikan 8 orang pejabat eselon II. Esron Sebagai ketua Pansel Direksi PDAM Tirta Lihou dianggap tidak cermat dan gagal karena yang terpilih mengundurkan diri setelah sebulan di lantik, yang hal ini menutup kesempatan orang lain yang lebih baik.

Dimana ada lagi tentang heboh dan viralnya kejadian pada tanggal 5 Januari 2022 saat istri Bupati Simalungun ikut melantik pejabat eselon II Kabupaten Simalungun, karena dianggap ketua PKK bisa melantik pejabat eselon II Kabupaten Simalungun , yang hal ini adalah tanggung jawab sekretariat Daerah.

Esron juga dianggap kurang etika saat berkomunikasi dengan staff dan ASN Pemkab Simalungun dan terhadap media cetak dan online yang kerap menyampaikan jawaban dengan bahasa daerahnya yang belum tentu di mengerti oleh semua ASN dan Pegiat media. Juga viralnya pemberitaan dan pernyataan yang menyatakan adanya dugaan kuat ada potongan anggaran kegiatan pada sekretariat daerah yang dananya di transfer ke rekening milik Esron Sinaga.

Esron juga dianggap gagal membina dan memberikan contoh yang baik dan benar kepada seluruh ASN Kabupaten Simalungun, sehingga kerap masih terjadi pungutan – pungutan liar pada OPD di lingkup Pemkab Simalungun. Esron Sinaga setelah menjabat Sekretariat Daerah, ia memimpin rapat soal kawasan hutan di silou kahean, tetapi dia sendiri tidak mengetahui bagaimana kondisi hutan silou kahean Kabupaten Simalungun. Serta kerap melakukan kesalahan-kesalahan redaksional administrasi persuratan yang membuktikan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan ketidak cermatan yang berdampak buruknya Pemkab Simalungun

Berdasarkan hal tersebut, demi kebaikan Pemkab Simalungun dan masyarakat Simalungun dengan ini GEMAPSI meminta agar DPRD Kabupaten Simalungun memberikan pertimbangan peninjauan kembali jabatan Sekretariat Daerah Esron Sinaga. Juga meminta Agar Bapak Bupati Simalungun mengganti Esron Sinaga sebagai Sekretariat Daerah ( SEKDA ) dan memberikan kesempatan kepada yang lebih baik dan berkompeten.

Adapun Kepastian dari surat terbuka tersebut, Tim dari Media telah menghubungi langsung Ketua GEMAPSI saudara Antoni Damanik melalui WA membenarkan surat terbuka tersebut sudah dilayangkan ke Bupati Simalungun.

” Benar bang, GEMAPSI sudah melayangkap Surat Terbuka kepada Bupati Simalungun untuk menggantikan Sekda Simalungun” katanya mengakhiri”. (*/Singli Siregar)